TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI Setya Novanto terungkap dua kali bertemu dengan terdakwa bekas Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Irman untuk membahas anggaran pengadaan KTP elektronik tahun anggaran 2011-2012.

Menurut Irman pertemuan pertama difasilitasi oleh Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Andi Narogong ke kantor Irman.

Pada pertemuan yang merupakan perkenalan tersebut, Andi menawarkan pertemuan seraya menyebutkan Setya Novanto adalah kunci anggaran, bukan Komisi II.

"Kalau Pak Setya Novanto akan membantu, Komisi II akan ikut sendiri," kata Irman menirukan ucapan Andi Narogong saat diperiksa sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (12/6/2017).

Sepekan usai pertemuan di Kementerian Dalam Negeri tersebut, Andi Narogong memfasilitasi pertemuan di Hoel Gran Melia.

Irman dan terdakwa bekas Pejabat Pembuat Komitmen Sugiharto berangkat.

"Akhirnya ketemulah di Gran Melia. Tadinya saya, Pak Giharto dan Andi dan SN, tapi waktu saya datang Sekjen Kemendagri Bu Diah (Diah Anggraini) sudah ada di situ," ungkap Irman.

Akan tetapi, Andi Narogong membantah pertemuan tersebut walau telah diakui oleh mereka bertiga yakni Irman, Sugiharto dan Diah Anggraini.

"Pak Setya Novanto nyampaikan ‘saya nggak bisa lama-lama karena ada acara lain, pokoknya untuk e-KTP akan saya dukung sepenuhnya. Hanya itu intinya," ujar Irman.

Setelah mengobrol biasa, Setya Novanto kemudian pergi. Sekitar satu pekan atau 10 hari setelah pertemuan di Gran Melia, Andi Narogong kembali menghubungi untuk memfasilitasi lagi dengan Setya Novanto.

Andi Narogong mengawarkan untuk mengunjungi Setya Novanto di ruangan Novanto yakni di ruangan ketua fraksi Partai Golkar.

Dalam pertemuan, Andi Narogong justru yang langsung bertanya mengenai proses anggaran.

"'Ini sedang saya koordinasikan'. Waktu saya keluar, 'perkembangannya nanti hubungi Andi'. Berarti Andi memang sudah dekat sekali," kata Irman.

Sekadar informasi, berdasarkan hitungan Badan Pemeriksa Keuangan, negara rugi Rp 2,3 triliun dari total anggaran Rp 5,9 triliun.