Solidaritas Mahasiswa: Hentikan Politisasi Kasus Dugaan Korupsi Helikopter TNI
Kontroversi pernyataan dan manuver politik Jenderal TNI Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terus memantik reaksi.
Editor: Malvyandie Haryadi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kontroversi pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terkait kasus Helikopter AW terus memantik reaksi.
Ratusan mahasiswa yang menamakan dirinya dengan Solidaritas Mahasiswa untuk Penyelamatan TNI berunjuk rasa di gedung DPR, Rabu (14/6/2017).
Mereka menyampaikan beberapa tuntutan terkait dengan sepak terjang panglima TNI belakangan ini.
Menurut koordinator aksi, Yogi Wahid Arsyad, saat konferensi pers bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo terkait dugaan korupsi Helikopter Agusta Westland (AW) 101, pernyataan Gatot yang menyatakan sejumlah perwira TNI sebagai tersangka, termasuk penghitungan kerugian negara, dinilai tak sesuai dengan kewenangannya.
"Kami melihat pernyataan Panglima TNI di Kantor KPK sangat bernuansa politik, termasuk merugikan kewibawaan dan citra institusi TNI secara keseluruhan," kata Yogi dalam siaran pers kepada wartawan.
Aksi solidaritas mahasiswa tersebut berharap komisi I DPR dapat menyelesaian kontroversi yang dilakukan Gatot. Upaya ini juga diharapkan dapat mengembalikan citra positif dan profesionalisme TNI.
"Hentikan politisasi kasus dugaan korupsi helikopter TNI. DPR perlu menginvestigasi lebih lanjut dan detail," imbau Yogi.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.