Diketahui, tiga laporan yang telah diterima oleh posko yakni dugaan tebang pilih dalam kasus cost recovery yang dilaporkan oleh Albertilaar, terkait dugaan pansel KPK tidak fair, dan dugaan suap RAPD Sumatera Selatan.

Agun menjelaskan posko tersebut bukanlah tempat menerima laporan perkara korupsi.

Melainkan, sebagai tempat menerima laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPK selama ini.

Contohnya, laporan yang berkaitan dengan pelayanan, penanganan kasus serta dilanggarnya hak warga negara oleh KPK. Laporan itu akan ditindaklanjuti oleh Pansus Angket KPK.

"Jadi jangan dianggap tempat penyelesaian kasus. Bukan di sini. Silakan kalau itu langsung saja ke KPK," ujar Politikus Golkar itu.

Sementara, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mendukung Ruang Pengaduan Pansus Angket KPK itu.

Fahri secara simbolis meresmikan ruangan itu dengan menekan tombol tanda dibukanya laporan masyarakat.

"Saya menganggap peristiwa ini diantara keberkahan dalam bulan suci Ramadan. Lahir inisiatif luar biasa hebatnya. Sehingga kita memiliki semacam dua forum. Pengajuan aduan baik online dan posko," kata Fahri.

Fahri membayangkan Hak Angket KPK dapat menjadi medium perdebatan nasional yang orkestratif dipimpin pansus.

"Isu anti korupsi harus semua orang harus jadi lifestyle," kata Fahri.