TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nama Palangkaraya selalu muncul kembali setiap wacana pemindahan ibu kota ramai dibicarakan.

BBC Indonesia pun bertanya kepada pakar dan penulis, mengapa kota di Kalimantan Tengah tersebut terus digadang-gadang menjadi ibu kota baru negeri ini.

Penulis buku 'Sukarno & Desain Rencana Ibu Kota RI di Palangkaraya', Wijanarka, kepada BBC Indonesia menyatakan Sukarno mencuatkan ide pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Palangkaraya pada periode tahun 1957-1958.

"Nama Palangkaraya (muncul) karena berada persis di tengah NKRI, di tengahnya Indonesia. Atas dasar itu, Palangkaraya menjadi lebih populer sebagai calon ibu kota dari kota lainnya," ungkap Wijanarka, Senin (04/07).

Dosen jurusan arsitektur Universitas Palangkaraya tersebut menyatakan saat itu selain Palangkaraya, 'kota di Sulawesi, Makassar' juga menjadi salah satu kandidat.

Pemindahan ibu kota ke luar Jakarta ketika itu dinilai perlu karena Sukarno mengharapkan Indonesia memiliki ibukota "yang dibangun oleh anak bangsa sendiri".

"Jakarta kan peninggalan kolonial Belanda, dirancang Belanda," ungkap Wijanarka.
Mengapa tidak jadi dipindah?

Wijanarka melanjutkan rencana pemindahan ibu kota tidak mewujud nyata saat itu, "karena jalan darat saja belum ada di Palangkaraya. Jalannya (hanya) lewat sungai."

"Bung Karno sendiri waktu itu memancang tiang pertama pembangunan Palangkaraya (pada 1957), dia harus naik kapal dari Banjarmasin ke Palangkaraya. Jalan darat belum ada. Jadi pertimbangan pemindahan waktu itu sulit; transportasi darat (belum ada), pengadaan bahan bangunan sulit."

Selain itu, pemindahan tersebut hanya berakhir menjadi wacana karena Sukarno memiliki berbagai rencana kegiatan bertaraf internasional yang akan dilakukan di ibu kota Indonesia.

"Misalnya Asian Games (1962). Jadi kalau memindah ibu kota waktu itu, tidak akan terkejar bagi even tersebut," lanjut Wijanarka.
Luas, murah, dan tanpa gempa

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro memastikan kajian rencana pemindahan ibu kota akan selesai tahun ini. Ibu kota baru "kemungkinan besar di Pulau Kalimantan," kata Bambang Brodjonegoro

Dosen planologi Institut Teknologi Bandung, Krishna Nur Pribadi, menyebut rencana itu sangat wajar mengingat Kalimantan yang di luar wilayah gempa, serta jumlah penduduknya yang masih sedikit, tetapi lahannya masih sangat luas.

"Pulau Kalimantan itu penduduknya dua sampai empat juta orang. Sementara Jakarta itu bisa 10 juta orang. Ini sudah tidak benar. Menurut saya, kalau pembangunan terus dipusatkan di Jakarta... sudah tidak sehat," kata Krishna.

Penduduk Kalimantan yang masih sedikit dibandingkan dengan luas wilayahnya ini, menurut Krishna, membuat harga tanah rendah, sehingga sangat berpeluang untuk terus dikembangkan dan menarik orang untuk datang.

Untuk Palangkaraya sendiri, jika dilihat di berbagai situs internet yang menjual tanah, harga lahan masih bisa dibilang murah, sekitar dua juta hingga enam juta rupiah per meter persegi.

Selain itu "Palangkaraya sendiri luasnya 2.400 km persegi, sementara wilayah yang terbangun itu baru 50 km persegi. Jadi, secara wilayah kota masih luas sekali untuk dibangun," tambah Wijanarka.

Kepada wartawan, Senin (04/07), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, menyebut pemindahan pusat administrasi pemerintahan, ke luar dari Jakarta akan dimulai pada "2018 atau 2019".