TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Upaya Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berbuah manis.

Pansus Hak Angket KPK memperoleh sepuluh bundel laporan hasil pemeriksaan (LHP) terhadap laporan keuangan KPK selama sepuluh tahun terakhir.

Sepuluh bundel laporan dengan sampul hard cover tersebut diserahkan Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara kepada Ketua Pansus Hak Angket KPK, Agun Gunandjar Gunarsa, Selasa (4/7/2017).

LHP sejak 2006 itu diserahkan setelah BPK dan Pansus bertemu di lantai 19 Gedung BPK, Jakarta. Tidak seluruh anggota Pansus ikut dalam kunjungan. Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, Agun Gunandjar.

Agun didampingi oleh anggota lainnya di antaranya Muhamad Misbakhun, Risa Mariska, Dossy Iskandar, Masinton Pasaribu, Edy Kusuma, dan Jhon F Kennedy.

Rombongan diterima langsung oleh Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara, dan Sekjen BPK, Hendar Rastriawan.

"Laporan keuangan (KPK) ini kita serahkan dari tahun 2006 sampai 2016, temuan dalam laporan sudah lama terbitnya sampai posisi 2016," ujar Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara usai pertemuan.

"Kita serahkan laporan apa-apa saja yang menjadi temuan. BPK akan selalu melakukan audit dan menindaklanjuti ke lembaga perwakilan. Kita serahkan semua ke Pansus Angket," tambah Moermahadi.

Agun menyebut, tujuan mereka menyambangi BPK adalah untuk melihat pertanggungjawaban KPK sejak didirikan selama sepuluh tahun.

"Kedatangan kami untuk meminta audit terhadap KPK sejak KPK berdiri, bagaimana kinerja penanganan keuangan dan lain sebagainya sampai pada kinerja bagaimana, konsekuensi keuangan negara terhadap tugas penyelidikan," ungkapnya.

Agun memaparkan melalui data laporan keuangan itu, Pansus Angket bisa melihat kinerja KPK. Sehingga DPR bisa memantau KPK secara lebih detail.

Ada tiga hal fokus yang ingin diketahui oleh Pansus Angket yakni mengenai penanganan terkait pengelolaan keuangan KPK, kinerja hingga tugas pokok dan fungsi KPK.

Dalam hasil temuan BPK itu, Pansus Angket mengklaim terjadi ketidaksesuaian dalam pengelolaan anggaran oleh KPK.

"Pada 2015 dan 2016, ada temuan mengenai kesesuaian dengan Sistem Pengelolaan Keuangan Internal (SPI) dan juga ada yang terkait kepatuhan UU, ternyata ada yang tidak patuh dan tidak sesuai SPI pada 2015 dan 2016," papar Agun.