Detail dari wacana pemindahan ibu kota ini sejatinya yang bakal lebih penting daripada sekadar kota apa yang diincar menggantikan Jakarta sebagai ibu kota.

Kalau pindahnya boyongan semua fungsi Jakarta pada hari ini, infrastruktur kota, birokrasi, dan keterhubungan lintas wilayah mutlak masuk daftar urusan pindahan.

Kalau hanya fungsi pusat pemerintahan yang dipindahkan, bisa jadi tantangannya lebih sederhana. Migrasi “cuma” bakal melibatkan jajaran pemerintah dan aparatur negara di tingkat pusat. Namun, tetap ada implikasi ketatanegaraan yang langsung mencuat dari alternatif ini.

Implikasi itu adalah konstitusi. Menurut konstitusi, Presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, satu jabatan dengan dua peran, yang memandatkan pula Presiden berkedudukan di ibu kota.

Nah, bila yang bakal pindah adalah ibu kota sekaligus pusat pemerintahan, siap-siap saja dengan implikasi besar pada biaya, infrastruktur, dan demografi.

Dalam konteks ini, boyongan massal tak hanya melibatkan pergeseran aparatur negara dan pemerintahan di tingkat pusat ke lokasi baru, tetapi juga mereka yang terkait dengan simbol-simbol ibu kota.

Lain lagi persoalannya bila wacana pemindahan ibu kota juga menyangkut pusat pemerintahan dan pusat bisnis. Ini baru bolehlah heboh besar.

Celah mencegah boyongan massal ini hanya pada sisi praktis, terutama bila urusan bisnis masih berpusat di Jakarta.

Jangan pernah lupa, PT Telkom, PT Pos Indonesia, dan PT KAI, masih berkantor pusat di Bandung, Jawa Barat, yang artinya di dunia bisnis tak ada keharusan kantor pusat mengikuti keberadaan ibu kota dan pusat pemerintahan.

Sebelum menduga-duga lebih jauh apalagi terjerembab pada prasangka, menunggu jabaran detail dari wacana ini sepertinya lebih bijak dilakukan...

Penulis: Palupi Annisa Auliani
Berita ini tayang di Kompas.com dengan judul: Timbul Tenggelamnya Wacana Pemindahan Ibu Kota