TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, berpendapat bahwa ada sejumlah syarat penting yang sebaiknya diperhatikan sebelum menetapkan suatu wilayah sebagai calon Ibu Kota Negara pengganti Jakarta.

"Syarat utama Ibu Kota tidak terdampak bencana gempa bumi, tsunami, kebakaran asap, hingga banjir. Kalau muncul (kabar) condong ke Palangkaraya, ini yang dikhawatirkan," kata Joga.

Ia menanggapi rencana pemindahan Ibu Kota oleh Bappenas yang akan dilaksanakan pada tahun 2018. Beredar informasi bahwa Ibu Kota akan dipindahkan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Menurut Joga, terkait kondisi alamnya, Palangkaraya beberapa kali mengalami masalah yang sama dengan Jakarta seperti banjir.

Selain itu, jika ada wilayah di sekitar sana yang mengalami kebakaran hutan, kawasan Palangkaraya juga bisa terkena imbas berupa asap.

Adapun wacana pemindahan Ibu Kota ke Palangkaraya pertama kali digagas Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, dan dimunculkan kembali oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

Namun, pelaksana rencana pemindahan Ibu Kota, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, belum memastikan wilayah mana yang akan dijadikan Ibu Kota pengganti Jakarta kelak.

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan satu cara ibukota bisa pindah dengan biaya murah, jika pihak swasta dilibatkan.

Sehingga, APBN tidak perlu banyak dikeluarkan untuk membangun gedung dan infrastruktur penunjang di ibukota yang baru.

"Kita cari skema dimana keterlibatan sektor swasta akan kita dorong, sehingga biaya yang dikeluarkan dari APBN akan sangat minimum," ujar Bambang.

Agar pihak swasta tertarik untuk membangun ibu kota, pemerintah akan menyiapkan sejumlah insentif. Satu penawarannya adalah tanah kosong untuk pembangunan pusat pemerintahan.

"Ya dikasih insentif," ujar Bambang.

Mantan Menteri Keuangan itu pun yakin pihak swasta akan tergiur mendapat tawaran lahan kosong. Dalam skemanya pemerintah akan bekerjasama dengan swasta melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Baca: Jokowi Irit Bicara Ditanya soal Ibu Kota Baru

"Kalau dikasih tanah masa enggak mau," kata Bambang.

Bambang Brodjonegoro menjelaskan pemindahan ibukota hanya untuk pusat pemerintahan saja. Sedangkan pusat bisnis dan perekonomian masih berada di Jakarta.

"Kalau ibukota ada yang bilang bisnisnya enggak ikut pindah, bisnis keuangan tetap di Jakarta," ujar Bambang.

Bambang memberi contoh seperti di Amerika Serikat. Negara Paman Sam membagi kota pemerintahan di Washington DC sedangkan pusat perekonomian berada di New York.

"Ya pokoknya kayak Washington sama New York," jelas Bambang.

Terburu-buru
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai wacana pemindahan ibukota pada 2018 terburu-buru. Fadli mengingatkan wacana tersebut diperlukan kajian yang mendalam.

"Saya kira terburu-buru. Apalagi dengan persoalan pemerintah yang banyak. Ambisinya besar. Tapi dengan pendanaan yang berat sehingga semakin banyak utang luar negeri," kata Fadli.

Menurut Fadli, momentum pemindahan ibukota untuk saat ini belum tepat. Sebab, negara belum memiliki anggaran untuk pemindahan.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan pemindahan ibukota memerlukan anggaran besar sementara banyak proyek infrastruktur terancam mangkrak karena kesulitan dana.

"Konsentrasi dulu saja pemerintah. Enggak usah jauh-jauh memikirkan pindah ibukota itu pekerjaan besar. Pekerjaan kecil sekarang bagaimana menyediakan lapangan pekerjaan ke masyarakat. Bagaimana mensejahterakan masyarakat yang makin sulit. Itu saja enggak usah mikir ibukota," kata Fadli.

Fadli juga akan mengecek aturan pemindahan ibukota karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Sehingga, ia menilai keputusan itu semestinya memerlukan persetujuan DPR.

"Tapi setahu saya enggak pernah ada presedennya pemindahan ibu kota itu. Jadi saya kira itu masih mimpi lah. Lebih baik fokus kepada persoalan jangka pendek," kata Fadli.

Fadli menuturkan pemindahan ibu kota memerlukan perencanaan yang matang serta pelasanaan jangka panjang. Ia mencontohkan Malaysia yang membuat Putra Jaya sebagai pusat pemerintahan. Sedangkan Kuala Lumpur menjadi pusat bisnis.

Selain itu, Fadli juga menyampaikan bangunan pemerintahan harus dimiliki negara bukan swasta. Sebab, hal itu terkait status ibu kota negara.

"Bangunan pemerintah, ya harus milik negara dong. Enggak bisa di ke swasta. Kecuali untuk infrastruktur lainnya. Menyangkut gedung perkantoran enggak bisa disewakan dari swasta. Pemerintah macam apa begitu. Jadi lebih bagus diurungkan dulu niat itu. Jangan sampai proyek yang ada mangkrak," kata Fadli.

Tidak Mudah Pindah Ibu Kota
Wacana pemindahan ibu kota negara, dari DKI ke Palangkaraya, membuat Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat menyampaikan pendapatnya. Ia mempersilakan jika hal tersebut hanya sebagai wacana semata.

"Kalau sebagai wacana dan kajian, itu monggo," ujar Djarot.

Menurutnya, memindahkan ibu kota tidak semudah apa yang dibayangkan. Pemindahan ibu kota tentunya akan berdampak pada seluruh aspek, lantaran tentunya akan ada pemindahan gedung hingga infrastruktur.

"Tapi kalau menurut saya, ya itu tidak sesederhana itu, karena memindahkan ibu kota itu kan bukan hanya memindahkan gedung, tapi juga infrastruktur," tegas Djarot.

Mantan Wali Kota Blitar itu pun kemudian menyebutkan contoh jika nantinya ibu kota dipindahkan ke kota yang berada di Kalimantan itu.

Djarot menuturkan, tentunya gedung kementerian yang berada di Jakarta akan dipindahkan.

"Contoh misalnya, kalau memindahkan ibu kota berarti kementerian juga pindah, betul nggak, iya dong," jelas Djarot.

Tidak hanya itu, politisi PDI Perjuangan itu juga menuturkan, kantor Kedutaan Besar juga akan mengalami hal yang sama.

"Kemudian kantor-kantor kedutaan besar juga dipikirkan (pemindahannya)," kata Djarot.

Oleh karena itu ia meminta agar wacana pemindahan ibu kota tersebut dikaji secara mendalam.

"Jadi menurut saya, ini butuh kajian mendalam dan tidak sesederhana atau sesimpel apa yang kita bayangkan sekarang," pungkas Djarot. (fer/fit/jar/kps/wly)