Pimpinan DPR Minta Anggaran Pemindahan Ibu Kota Pakai APBN, Bukan dari Swasta
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan meminta anggaran pemindahan ibu kota RI memakai APBN.
Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan meminta anggaran pemindahan ibu kota RI memakai APBN.
Taufik tidak sependapat adanya pelibatan swasta dalam pemindahan ibu kota.
"Ini kan prinsip menjadi kemandirian negara, lebih enak dan afdol demi kepentingan rakyat dan bangsa jangan vested interest dari pihak manapun,"kata Taufik di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/7/2017).
Taufik mengatakan pemindahan ibukota hanya pada aspek pemerintahan sementara pusat ekonomi tetap berada di Jakarta.
Politikus PAN itu juga meminta pemerintah melakukan kajian sangat detil dan memperhatikan aspek kehati-hatian.
Pasalnya, pemindahan ibukota merupakan hal krusial dan penting.
"Melihat kondisi Jakarta sumpek dan semrawut, DPR sih secara prinsip tidak ada masalah, hanya saja aspek kehati-hatiannya, detilnya harus hati-hati jangan tiba-tiba," kata Taufik.
Baca: Pemindahan Ibu Kota, Komisi I Usulkan Pusat Pertahanan Juga Ikut Pindah
Taufik pun menyerahkan kajian kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Ia juga mengingatkan pemindahan pusat pemerintahan harus dikaji secara detil.
"Varian banyak sekali tinggal tahapan kita tunggu dari Bappenas gimana," kata Taufik.
Sebelumnya, Pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) masih menggodok pemindahan ibukota.
Dalam kajiannya, Bappenas mencari cara agar pemindahan ibukota hemat biaya.
Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan salah satu cara ibukota bisa pindah dengan biaya murah, jika pihak swasta dilibatkan.
Sehingga APBN tidak perlu banyak dikeluarkan untuk membangun gedung dan infrastruktur penunjang di ibukota yang baru.
"Kita cari skema dimana keterlibatan sektor swasta akan kita dorong, sehingga biaya yang dikeluarkan dari APBN akan sangat minimum," ujar Bambang di gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (5/7/2017).
Agar pihak swasta tertarik untuk membangun ibukota, pemerintahan akan menyiapkan sejumlah insentif. Salah satu penawarannya adalah tanah kosong untuk pembangunan pusat pemerintahan.
"Ya dikasih insentif," ujar Bambang.
