TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Pemerintah akan menaikkan dana bantuan partai politik dari Rp 108 menjadi Rp.1000 per suara. Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan kenaikan dana partai politik mencapai sepuluh kali lipat.

Untuk itu, pemerintah akan segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2009.

Peneliti ICW Donal Fariz menuturkan memberikan suntikan dana negara lebih besar kepada partai berangkat dari adanya masalah keuangan partai.

Partai membutuhkan dana besar untuk menjalankan operasional tugas, dan fungsinya.

"Tapi mereka terbatas dalam mengumpulkan sumber legal keuangan. Sumber utama masalah adalah macetnya iuran anggota dan donasi publik yang di antaranya disebabkan tidak optimalnya peran partai serta buruknya citra partai," kata Donal dalam keterangan tertulis, Jumat (7/7/2017).

Menurut Donal, masalah keuangan tersebut melahirkan sejumlah persoalan. Pertama, partai politik berada pada cengkeraman oligarki dan pendonor dalam jumlah besar yang mengganggu kemandirian partai.

Kedua, keuangan partai menjadi ruang rahasia yang dikelola dengan mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas kepada publik.

Ketiga, kebijakan partai rawan berorientasi pada kepentingan oligarki dan pendonor akibat ketergantungan keuangannya yang tinggi.

Keempat, rekrutmen pimpinan partai, calon peserta pemilu, dan pejabat publik utamanya didasarkan pada kemampuan keuangan atau penggalangan dana, bukan kualitas dan kemampuan.

Kelima, korupsi politik yang melibatkan kader partai atau partai politik.

 "Dengan kata lain, persoalan keuangan yang membelit partai telah merusak partai dan mengancam tata kelola pemerintahan yang bersih dan antikorupsi. Namun, menaikkan anggaran negara untuk partai bukan solusi tunggal yang dapat menjawab persoalan keuangan partai," kata Donal.

 ICW, kata Donal, mengidentifikasi bahwa persoalan keuangan partai tidak hanya soal bantuan negara yang tidak signifikan membantu partai menutup kebutuhannya.

Terdapat persoalan lain, yaitu pengelolaan keuangan dan penetapan prioritas kerja partai, pencatatan dan pelaporan, audit, transparansi kepada publik, penerapan sanksi, dan pengawasan.

"Persoalan ini juga membutuhkan perbaikan dari sisi regulasi, sepaket dengan pembenahan sumber keuangan partai," kata Donal.