Agenda perbaikan juga penting melihat besaran bantuan dan persoalan keuangan partai tingkat daerah. Donal membantah partai hanya menerima Rp 13,49 Miliar per tahun.

Secara total, partai politik di seluruh tingkat kepengurusan menerima Rp 386,82 Miliar per tahun dari negara melalui APBN dan APBD provinsi/ kabupaten/ kota.

"Pemberian bantuan di daerah bahkan tidak proporsional apabila dibandingkan dengan pendapatan daerah tersebut," kata Donal.

Oleh karena itu, Donal menilai persoalan keuangan partai tidak cukup dengan menaikkan anggaran negara melalui revisi PP No. 5 tahun 2009. Diperlukan grand design peta perubahan yang lebih jelas serta menyeluruh untuk menjawab persoalan ini. PP hanya mengatur besaran bantuan keuangan partai.

Pengelolaan, pelaporan, audit, hingga sanksi diatur dalam UU No. 2 Tahun 2011, khususnya pasal 34 ayat 1, 2, dan 3, pasal 34 ayat 3a dan 3b, pasal 34A, pasal 35, pasal 39, dan pasal 47.

"Menaikkan bantuan tanpa membenahi permasalahan mendasar partai lainnya hanya akan buang-buang uang negara," ujar Donal.

"Kenaikan harusnya satu paket dengan perbaikan penganggaran partai di daerah, pengelolaan, pencatatan dan pelaporan, jenis dan mekanisme audit, serta kewajiban transparan dan akuntabel kepada publik," tambahnya.

ICW, kata Donal, merekomendasikan Pemerintah dan DPR mengawali perubahan dengan merevisi UU No. 2 Tahun 2011 tentang partai politik pasal 34 ayat 1, 2, dan 3, pasal 34 ayat 3a dan 3b, pasal 34A, pasal 35, pasal 39, dan pasal 47. Selanjutnya, PP No. 5 Tahun 2009 dan Permendagri No. 77 Tahun 2014.

"Kenaikan anggaran, berapa pun besarannya, mempertimbangkan dasar penghitungan yang jelas, komitmen partai untuk bertransformasi menjadi lebih bersih dan transparan, dan disertai dengan perangkat regulasi yang menjamin diterapkannya prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan," kata Donal.

Donal juga meminta adanya pertimbangan perbaikan pemberian bantuan untuk partai di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota dengan menyusun ulang formula penghitungan yang mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah masing-masing.