Laporan Wartawan Tribunnews.com, Amriyono Prakoso

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, Wiranto menegaskan perlunya antisipasi keamanan di perbatasan negara, terutama perbatasan antara Indonesia dengan Filipina.

Bukan tanpa alasan, dirinya menyampaikan saat ini situasi keamanan di Filipina bagian selatan yang berbatasan langsung dengan Indonesia sedang mengalami konflik.

Banyaknya keluar masuk WNI ke Filipina dan juga merupakan jalur perdagangan, dinilai menjadi keharusan ada peningkatan keamanan.

Belum lagi, terdapat beberapa WNI yang diduga telah bergabung dengan gerakan radikal yang ada di Filipina Selatan.

Selain itu, peredaran senjata ilegal yang dimiliki kelompok radikal di Indonesia diduga telah diselundupkan dari Filipina.

"Ini harus menjadi perhatian kita bersama agar keamanan di wilayah perbatasan bisa terjamin," jelas Wiranto dalam sambutan dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Perbatasan di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (12/7/2017)

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Presiden, Jusuf Kalla menyampaikan harus ada kesiapan dari masyarakat perbatasan untuk menangkal arus radikalisme yang dipengaruhi dari wilayah Filipina Selatan.

Masyarakat Indonesia di perbatasan diharap mampu menghindari dan tidak terlibat dalam situasi yang terjadi di kawasan tersebut.

"Memang tergantung daerahnya juga. Tapi kalau Filipina itu, punya banyak pengaruhnya, jadi masyarakat harus disiapkan," kata Jusuf Kalla.

Sementara itu, Ketua Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan, Fahri Hamzah menjelaskan perbatasan Indonesia dengan negara lainnya terutama Filipina dapat menjadi tempat kriminalitas.

Karenanya, penguatan keamanan di perbatasan baik dari pihak kepolisian dan TNI sangat dibutuhkan.

"Saya rasa memang harus ada penguatan keamanan di wilayah perbatasan, karena bisa saja ini menjadi tempat kriminalitas dampak dari situasi negara tetangga dan diperlukan adanya penguatan badan di wilayah perbatasan," jelas Fahri.