TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga memberikan penghargaan Koperasi Berprestasi dan Bakti Koperasi 2017 kepada 134 orang pegiat koperasi dari seluruh Indonesia, di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa malam (11/7/2017).

Gelaran acara yang dihadiri Gubernur Sulsel Sahrul Yasin Limpo, Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid, dan seluruh jajaran pejabat Kementrian Koperasi dan UKM, merupakan rangkaian dari Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-70 Tahun 2017.

Penerima penghargaan tersebut terdiri dari Bupati/Walikota 20 orang, pejabat daerah dua orang, kepala dinas provinsi 18 orang, kepala dinas kabupaten/kota sembilan orang, tokoh masyarakat 48 orang, dan koperasi berprestasi 37 orang pengurus koperasi.

Ke-20 Bupati/Walikota itu adalah Bupati Deli Serdang (Sumut), Bupati Dharmasraya (Sumbar), Bupati Kerinci (Jambi), Bupati Garut (Jabar), Bupati Kuningan (Jabar), Bupati Tasikmalaya (Jabar), Bupati Kudus (Jateng), Bupati Sintang (Kalbar), Bupati Kapuas Hulu (Kalbar), Bupati Tanah Laut (Kalsel), Walikota Tangerang, Walikota Kediri (Jatim), Walikota Pasuruan (Jatim), Walikota Manado (Sulut), Walikota Gorontalo, Walikota Bitung (Sulut), Walikota Makassar (Sulsel), Walikota Ternate (Maluku Utara), Wakil Walikota Bandung (Jabar), dan Wakil Walikota Mataram (NTB).

Usai acara, Menkop Puspayoga mengungkapkan bahwa jajarannya akan terus menggulirkan program Reformasi Koperasi untuk menghasilkan koperasi berkuakitas.

"Koperasi berkualitas sudah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB), Kewirausahaan dan Bisnis e-Commerce," ujar Puspayoga.

Berdasarkan Data Kementerian Koperasi dan UKM dan BPS yang telah diolah, kontribusi koperasi sebagai suatu lembaga terhadap PDB Nasional pada tahun 2013 sebesar 1,71 persen. Pada era Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK, telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga pada tahun 2016 mencapai sebesar 3,99 persen.

Apabila kontribusi koperasi tersebut diperhitungkan berdasarkan kontribusi anggota yang merupakan pemilik dan sekaligus pengguna, diperoleh perkiraan kontribusi anggota koperasi pada PDB Nasional pada tahun 2013 mencapai sebesar 13,56 persen.

Dengan demikian, kontribusi total koperasi sebagai suatu lembaga beserta anggotanya pada tahun 2013 mencapai sebesar 15,27 persen. Pada tahun 2016, diperkirakan kontribusi anggota koperasi terhadap PDB Nasional sebesar 20,71 persen.

Dengan demikian, kontribusi total koperasi sebagai suatu lembaga beserta anggotanya pada tahun 2016 mencapai sebesar 24,70 persen.

"Capaian tersebut tidak terlepas dari komitmen pemerintahan Jokowi-JK untuk terus mengembangkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional yang sehat, kuat, mandiri dan tangguh," kata Puspayoga.

Tak hanya PDB, capaian positif juga terjadi di program kewirausahaan nasional. Sejak beberapa tahun lalu, pemerintah sudah menjalankan Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN). Puspayoga mengatakan, GKN adalah gerakan yang tumbuh dari bawah, sehingga memiliki pondasi yang kuat untuk berkembang.

Rasio tingkat aktivitas kewirausahaan Indonesia pada tahun 2013 yang semula sebesar 1,55 persen saat ini telah mengalami peningkatan menjadi sebesar 3,01 persen. Peningkatan ini menunjukan adanya peningkatan ratio tingkat aktivitas kewirausahaan sebesar 1,46 persen dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.

Tantangan Koperasi

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sulsel Sahrul Yasin Limpo mengingatkan kalangan koperasi akan tantangan yang semakin berat di era sekarang.

"Saat ini, koperasi harus kuat juga secara IT. Itu sudah menjadi tuntutan zaman bila ingin mampu bersaing. Lihat saja, sekarang orang tak perlu lagi repot-repot buka toko, urus perizinan sampai berbulan-bulan. Cukup memiliki akses online, maka produk yang dihasilkan sudah bisa menembus pasar," kata Gubernur Sulsel.

Menurut Yasin Limpo, koperasi harus memiliki peran yang besar dalan perekonomian bangsa.

"Indonesia itu kaya raya, semua kita punya. Maka, semua itu harus mampu disiapkan oleh kekuatan kita sendiri. Yang pas untuk itu adalah koperasi, yang merupakan simbol nyata dari bentuk ekonomi kerakyatan berasas gotong royong dan kebersamaan," kata Gubernur Sulsel.

Oleh karena itu, Yasin Limpo berharap sumbu ekonomi bangsa jangan bebas tanpa kendali. Karena, ekonomi rakyat bisa mati karena kekuatan pemodal besar.

"Di Sulsel kita sudah memiliki beberapa Perda dan Pergub yang melindungi eksistensi koperasi dan UMKM. Salah satunya adalah setiap kecamatan dibentuk satu koperasi unggulan, di setiap kabupaten/kota dibentuk koperasi utama sebagai distributor besar. Koperasi berkualitas seperti ini yang akan terus kita bangun," tutupnya.