Ini Harapan Para Petani Jawa Barat Kepada Pemerintah yang Sampai Saat Ini Belum Terlaksana
Para petani mengungkapkan harapan mereka kepada anggota Komisi X DPR RI Dony Ahmad Munir sewaktu kunjungan ke daerah Sumedang, Majalengka, dan Subang.
TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi X DPR RI Dony Ahmad Munir melakukan kunjungan ke daerah pemilihannya, yaitu Jawa Barat IX yang meliputi Sumedang, Majalengka, dan Subang, beberapa waktu lalu.
Dalam kunjungan ini para petani yang ditemuinya berharap pemerintah bisa membantu mereka dalam hal subsidi pupuk, bantuan benih, irigasi, penanganan hama pengganggu tanaman, dan asuransi pertanian yang lebih berpihak menjadi harapan petani.
“Pentingnya subsidi pupuk yang merata sangat penting bagi petani karena sangat menentukan pertumbuhan padi dan pasokan beras di daerah-daerah supaya terwujudnya lumbung padi yang berkualitas baik,” kata Dony, dalam rilisnya kepada Parlementaria, Kamis (13/7/2017).
Politisi F-PPP itu menambahkan, petani juga menyampaikan bahwa proyek irigasi telah diusulkan masyarakat setiap tahun kepada pemerintah, namun belum terlihat tanda-tanda untuk direalisasi.
Proyek tersebut, menurut Dony, sangat strategis dan penting bagi kehidupan perekonomian masyarakat petani padi, sawah khususnya.
“Selama ini para petani berinisiatif sendiri mengairi sawah mereka secara manual pada malam hari. Irigasi ini mampu mengairi ratusan hektar persawahan rakyat yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Subang,” papar Dony.
Masyarakat petani di Subang menaruh harapan besar agar proyek irigasi itu dapat segera terealisasi.
Petani pun berharap supaya mendapat asuransi dan tidak hanya dipertimbangkan dengan luas areal lahan sehingga para petani sangat sulit untuk mendapatkan asuransi tersebut.
“Para petani mengharapkan adanya perhatian khusus terkait aspirasinya yang belum berpihak pada petani,” kata Dony, yang juga memberi motivasi para petani untuk lebih semangat serta akan menyampaikan aspirasi masyarakat untuk disampaikan ke pemerintah pusat ataupun daerah. (Pemberitaan DPR RI)