'Reshuffle Kabinet Sangat Menentukan sebagai Persiapan Pilpres 2019'
TB Hasanuddin menganggap wacana reshufle kali ini harus dibaca pemerintah sebagai bagian dari proses dan persiapan Pilpres 2019.
Penulis: Adiatmaputra Fajar Pratama
Editor: Dewi Agustina
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Isu reshuffle kembali mengemuka dan muncul di berbagai media, meski Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa tidak akan ada perombakan kabinet dalam waktu dekat, namun beberapa pandangan dan analisa soal perombakan kabinet pun sudah menghiasi sejumlah pemberitaan.
Politisi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin menganggap wacana reshufle kali ini harus dibaca pemerintah sebagai bagian dari proses dan persiapan Pilpres 2019.
Karena itu, Wakil Ketua Komisi I di DPR ini mengingatkan bahwa reshuffle kali ini sangat menentukan.
"Presiden Joko Widodo harus benar-benar menggunakan momentum reshuffle ini sebagai upaya konsolidasi," kata TB Hasanuddin.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI itu mengimbau Presiden Joko Widodo harus tegas. Sehingga partai-partai yang tidak sejalan dengan kebijakannya serta tidak setia dalam setiap pengambilan keputusan tidak perlu ada lagi dalam format kabinet.
"Daripada jadi duri dalam daging, mending terus terang saja membuat garis siapa yang akan dihadapi dalam Pilpres 2019. Reshuffle ini harus dilakukan bulan Juli ini, atau tidak sama sekali," tegas TB Hasanuddin.
TB Hasanuddin menambahkan bahwa kabinet hasil reshuffle nanti harus menjadi kabinet yang solid serta komitmen membuat program-program yang pro rakyat.
Sementara komposisi kabinet sendiri harus mewujudkan komposisi yang benar-benar proporsional.
"Di saat yang sama, Presiden Joko Widodo harus memilih berdasarkan kesetiaan dan loyalitas," kata TB Hasanuddin.
Mendes Siap Diganti
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo mengaku siap apabila memang dirinya direshuffle oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal tersebut diungkapkan Eko Putro usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di kasus dugaan suap pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh BPK ke Kemendes di KPK.
"Kalau dicopot ya mesti terima dong," ujar Eko Putro.
Eko Putro meminta media mengkonfirmasi langsung kepada Presiden Jokowi karena reshuffle merupakan hak prerogratif Presiden.
"Mesti tanya sama presiden. Presiden yang tahu itu," katanya.
Eko Putro yang juga kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga mengaku tidak ada pembahasan isu reshuffle di partainya. (jar/ter/wly)
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.