TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo didesak untuk merombak bukan hanya kabinetnya tapi juga lingkar terdekatnya yang membuatnya semakin jauh dari rakyat.

"Karena orang-orang inilah yang membuat jarak antara Presiden Jokowi dan rakyathya serta mengaborsi Nawa Cita yang sejatinya adalah kebijakan Presiden Jokowi untuk membela kepentingan rakyat," ujar tokoh relawan Irwan Ranto Bakkara yang tergabung dalam organ relawan Posraya, Senin (17/7/2017).

Sebelumnya koordinator aliansi Relawan Bersuara JKW-JK Thamrin Barubu mendesak Presiden Jokowi untuk mencopot Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo karena terindikasi korupsi terkait OTT (operasi tangkap tangan) Irjen kementerian tersebut sehingga gagal menerjemahkan amanah Nawa Cita.

Sementara aktivis Aliansi Masyarakat Nusantara Jimmy Fritzsonda menengarai ada upaya-upaya dari lingkar terdekatnya untuk menjauhkan Presiden Jokowi dari rakyat.

Senada dengan Jimmy Fritzsonda, Irwan Ranto Bakkara mensinyalir ada upaya tidak terpuji dari staf-staf di sekeliling Presiden Jokowi yang membuat Presiden semakin jauh dari angkat rumput.

Ia memberikan contoh bagaimana sulitnya sekarang relawan berkoordinasi dengan Presiden padahal relawan adalah juga mata dan telinga untuk Presiden agar dapat membantu mengambil keputusan yang tepat atas kebijakan-kebijakan pro-rakyat yang dijalankan.

"Presiden Jokowi harus membongkar staf-staf di sekeliling beliau agar mereka peka terhadap dinamika dan tuntutan di akar rumput dan dapat memberikan laporan yang utuh kepada Presiden," ujar Irwan.

Irwan juga mendesak Presiden Jokowi untuk mencopot Menristekdikti Mohamad Nasir karena akan memindahkan mata kuliah agama di semester terakhir.

“Ini cara berfikir yang sangat keliru dan membahayakan. Justru pengenalan agama disertai dengan pemahaman toleransi harus dari semester awal, karena pada awal kuliah adalah masa-masa mahasiswa memiliki semangat yang tinggi berkeingintahuan dan beraktifitas,” ujar Irwan.

Menurut Irwan, ini berpontensi mendorong aktivis radikal menggoda mereka beraktifitas di luar kampus, akibatnya kampus justru akan kehilangan kontrol untuk mengendalikan pemahaman radikal yang bisa mempengarui alam pikiran dan perilaku mahasiswa.

Selain itu berdasarkan laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Menristekdikti ditengarai menyalahgunakan wewenang karena diduga menerima suap dengan melakukan intervensi yang melampaui batas kewenangannya pada pemilihan rektor di beberapa perguruan tinggi.