PDIP Dorong Setya Novanto Mundur dari Ketua DPR
"Ya tentu untuk citra dan kredibilitas lembaga DPR lembaga negara opsi mundur menjadi salah satu opsi yang paling layak."
Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai opsi mundur layak dipertimbangkan Setya Novanto. Sebab, Ketua Umum Golkar itu telah ditetapkan sebagai tersangka KPK terkait kasus e-KTP.
"Ya tentu untuk citra dan kredibilitas lembaga DPR lembaga negara opsi mundur menjadi salah satu opsi yang paling layak. Tapi diserahkan ke Partai Golkar," kata Hendrawan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/7/2017).
Hendrawan menuturkan posisi Ketua DPR sesuai UU MD3 merupakan kewenangan Partai Golkar. Namun, Anggota Komisi XI DPR mengingatkan revisi UU MD3 yang masih dibahas dalam Badan Legislatif DPR.
"Kalau Pak setnov menyelesaikan tugas sejarah yang penting harus sebelum proses di KPK berlanjut UU MD3 harus diselesaikan lebih dulu. Untuk sebagian saya kira akan memperbaiki citranya," kata Hendrawan.
Selain itu, ia melihat dukungan Golkar kepada Pemerintahan Jokowi-JK tidak berubah meskipun Novanto tersangka. Ia menilai Golkar tetap solid di forum kerjasama partai-partai pendukung Pemerintah.
Hendrawan juga mengatakan penetapan Novanto sebagai tersangka tidak menurunkan elektabilitas Joko Widodo. "Kalau Jokowi menggandeng Pak Setnov sebagai Wakil Presiden tentu akan mempengaruhi elektabilitasnya tapi ini kan orang bisa membedakan antara person oknum dengan lembaga institusi," kata Hendrawan.
