Nusron Wahid: Potong Tangan Saya, Kalau Ahok Kuat Berhenti Main Politik
Politisi Partai Golkar Nusron Wahid menjamin mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akan kembali berpolitik setelah ia selesai.
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi Partai Golkar Nusron Wahid menjamin mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akan kembali berpolitik setelah ia selesai menjalani masa hukumannya.
Ahok tengah menjalani hukuman kurungan selama dua tahun di Mako Brimob, Depok.
"Sudahlah potong tangan saya, kalau Ahok kuat berhenti main politik, enggak bisa. Saya yakin orang seperti Ahok itu gatal kalau enggak main politik," kata Nusron, di acara peluncuran buku "Ahok di Mata Mereka", di Hotel Pullman, Jakarta, Rabu (19/7/2017).
Dia meyakini, Ahok tetap akan berpolitik meski sang istri, Veronica Tan, mengancam cerai. Anak-anak Ahok juga mengancam akan mengasingkan diri jika ayahnya kembali berpolitik.
Baca: Nusron Wahid: HTI Sudah Nyata Tidak Setuju Pancasila
Baca: Mengingat Perjuangan Ahok Lewat Buku Ahok di Mata Mereka
Nusron mengibaratkan, meminta Ahok berhenti politik sama saja dengan meminta Akbar Tanjung berhenti berpolitik.
"Sama halnya meminta keluarga Sinarmas, Djarum buat berhenti berbisnis. Memang habit-nya Ahok seperti itu," kata Nusron.
Namun, apakah Ahok dapat bertahan di dunia politik setelah tersandung kasus penodaan agama.
Menurut Nusron, bertahannya Ahok dalam dunia politik bergantung dengan berkembangnya Islam di Indonesia.
Apakah Islam yang moderat atau Islam yang radikal.
Selama bulan Ramadhan, kata Nusron, Golkar mengadakan riset mengenai persebaran Islam di Indonesia.
"Menurut riset kami di level pengusaha, birokrasi, keuangan, dan lain-lain, ada 87 persen penceramah di bulan Ramadhan, penceramahnya dari HTI (Hizbut Tahrir Indonesia). Kalau model Islam ini yang menang, Ahok enggak akan survive di panggung politik," kata Nusron.
Penulis: Kurnia Sari Aziza
Berita ini tayang di Kompas.com dengan judul: Nusron: Potong Tangan Saya, Kalau Ahok Kuat Berhenti Main Politik