Santri Akan Aksi ke Jakarta Jika Tuntutan Full Day School Diabaikan

TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG - Ketua DPP Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT), Lukman Hakim, menyeru supaya para pegiat madrasah dan pondok pesantren tidak memilih calon apapun yang tidak mendukung madrasah.

Menurutnya, para politisi yang tidak pro madrasah tidak layak jadi pemimpin.

”Saya menghimbau kepada para ustad, guru ngaji, serta pegiat madrasah dan pondok pesantren untuk tidak memilih pemimpin yang tidak dukung madrasah,” seru alumnus UIN Walisongo Semarang ini, saat orasi pada aksi damai tolak sekolah lima hari, di Jalan Pahlawan, depan Kantor Gubernur Jateng, Semarang, Jumat (21/7/17).

Seperti diketahui, Koalisi Masyarakat Peduli Pendidikan (KMPP) menggelar aksi damai menuntut pencabutan Permendikbud No. 23 Tahun 2017.

Permendikbud ini dinilai akan melemahkan Madrasah Diniyah.

Pasalnya, Permen ini mengatur sekolah lima hari selama delapan jam.

Sehingga, jika sekolah formal hingga jam empat sore, maka jam belajar di madrasah diniyah yang selama ini dijalankan sore hari tak bisa dilakukan.

Karena itu, ribuan santri madrasah, para ustadz dan kiai pondok pesantren menggelar aksi. Aksi dilakukan dengan terpaksa karena tuntutan secara baik-baik tidak direspon pemerintah.

Lukman pada kesempatan itu juga mengajak kepada semua santri se Jawa Tengah untuk siap jika harus turun aksi ke Jakarta.

”Jika tuntutan kita tidak diindahkan pemerintah, apakah saudara siap jika harus turun aksi ke Jakarta?” tanya Lukman sembari orasi di atas panggung.

”Siaaaaapp.....,” jawab para santri dengan kompak.

Dengan adanya ajakan itu, para santri sangat siap jika harus berjuang untuk turun aksi ke Jakarta.

Usai orasi demi orasi untuk menyampaikan aspirasi dilakukan, peserta membubarkan diri dengan tertib.

Pasukan semut aksi juga melakukan tugasnya dengan baik. Sehingga jalan pahlawan tampan bersih.

Para satuan kemanan Banser dan Polri juga menjaga massa aksi dengan sangat baik. Sehingga aksi berjalan tertib dan aman.