TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bila ukuran loyalitas partai ke pemerintah diukur oleh besar kecilnya jatah di kabinet, maka Partai Amanat Nasional (PAN) memang harus mengevaluasi dukungannya ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Demikian menurut Profesor Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro kepada Tribunnews.com, Jumat (21/7/2017).

Hal itu disampaikan Siti Zuhro menanggapi desakan agar PAN keluar dari koalisi Pemerintah akibat berseberangan dengan kebijakan Pemerintah.

Namun ia menjelaskan, publik tidak tahu persis apa yang menjadi kesepakatan bersama PAN ketika bergabung dengan pemerintahan Jokowi.

Demikian juga parpol lainnya pendukung pemerintahan tidak mengetahui apa isi kesepakatan antara Jokowi dan PAN.

"Bila sekarang yang banyak menggugat PAN adalah partai-partai pendukung pemerintah dan bukan Jokowi langsung, pertanyaannya apakah partai-partai pendukung tersebut mengetahui persis apa kesepakatan PAN dengan Jokowi waktu itu," tegas Siti Zuhro.

Yang jelas kata Siti Zuhro, prinsipnya berkoalisi itu harus sepenuh hati, meskipun itu koalisi politik.

Ini yang secara umum belum terjadi karena koalisi yang terbangun belum terformat dan tidak terukur.

Landasan dalam membangun koalisi itu apa? Apakah ideologi partai, platform partai, visi misi partai atau sekadar kecocokan kemistri para ketua umumnya saja?

Karena ketidakjelasan itu, menurutnya, membuat pelembagaan koalisi partai tak terjadi.

Dampaknya koalisi cenderung fragile, bersifat tentatif, mudah pecah dan bubar.

"Ketika kepentingan partai tak terakomodasi maka kekecewaan dan ketidakpuasan akan muncul," jelasnya.

Komunikasi, transparansi dan sinergi internal koalisi yang tak terawat, imbuhnya, riskan memunculkan kesalahpahaman dan ketidakpercayaan antar-partai pendukung.

"Hal ini yang bisa dilihat sejak eranya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sampai sekarang," katanya.

Sebelumnya Partai Hanura, Golkar, PDI Perjuangan dan NasDem meminta PAN untuk menentukan sikap, apakah tetap berada di koalisi partai pendukung pemerintah atau keluar dari koalisi.

Hal itu menyusul sikap politik PAN yang kerap berseberangan dengan pemerintah.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura, Dadang Rusdiana menilai, sikap tersebut membuat soliditas suatu koalisi menjadi tak sehat.

"Tentunya PAN juga harus kesatria untuk memilih berada di luar atau di dalam pemerintahan," ujar Dadang melalui pesan singkat, Jumat (21/7/2017). (*)