Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Gerindra berharap uji materi atau judicial review UU Penyelenggara Pemilu segera diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK).

Pasalnya, pencalonan presiden dan wakil presiden akan dimulai pada tahun 2018.

"Tentu kita berharap, masalah JR (Judicial Review) ini MK ini tergantungnya. Berapa lama dia mengajukan. JR kan banyak juga, ada 3-6 bulan. Kami berharap, masalah ini bisa selesai segera. Karena 2018 sudah ada pencalonan presiden dan wapres," kata Ketua DPP Gerindra Riza Patria, Minggu (23/7/2017).

Riza mengungkapkan pembahasan calon presiden dan wakil presiden bukanlah persoalan yang cepat. Butuh waktu berbulan-bulan untuk menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"Tentunya, MK dapat merespon lebih cepat. Tapi yang penting, hasilnya bisa sesuai konstitusi yang ada," kata Riza.

Wakil Ketua Komisi II itu mengatakan Gerindra akan mendukung pihak-pihak yang mengajukan uji materi UU Penyelenggaraan Pemilu.

Ia menuturkan Gerindra tidak melakukan uji materi karena pembuat undang-undang pemerintah dan DPR.

"Kelompok masyarakat, badan hukum, saya kira dan yakin banyak yang mengajukan. Ini kasus yang paling banyak di JR di MK. Saya yakin, kasus presidential threshold adalah kasus yang paling di JR. Jumlahnya puluhan, MK akan bingung," kata Riza.

Riza mengakui pasal lain dalam UU Penyelenggaraan Pemilu dimungkinkan untuk diuji materi. Namun, pasal presidential threshold menurutnya penting di uji materi karena inkonstitusional.

"Tentu masyarakat dalam waktu dekat akan banyak mengajukannya. Kalau nanti Insyal Allah kami yakin, hasilnya akan dimenangkan 0 persen, baru kami revisi UUnya," kata Riza.