TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Majelis Dzikir Hubbul Wathon (MDHW) akan menggelar istigosah dan dzkir untuk kali pertama setelah dilaunching pada 13 Juli lalu.

Tidak tanggung-tanggung, MDHW diberi kesempatan menggelar istigosah dan dzikir di Istana Negara, Jakarta, 1 Agustus 2017 mendatang.

Istigosah dan dzikir di Istana Negara itu atas permintaan Presiden Joko Widodo. Orang nomor satu di Indonesia tersebut ingin momentum Memperingati Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 juga dilakukan dengan berdzikir. Sebab itu, Istigosah dan dzikir di Istana Negara nanti diberi tajuk "Dzikir Kebangsaan".

Sekadar diketahui, keinginan Jokowi sudah disampaikan saat mendeklarasikan Majelis Dzikir Hubbul Wathon di Hotel Borobudur, 13 Juli lalu.

Dia berharap, alim ulama mendoakan agar bangsa Indonesia dalam lindungan Allah SWT dari perpecahan.

Sekretaris Jenderal Presidium Nasional MDHW, Hery Haryanto Azumi mengungkapkan, banyak cara untuk menjaga bangsa dan negara, di antaranya dengan dzikir.

"Dzikir sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT. Artinya, kita patut bersyukur atas keragaman berbangsa dan bernegara," tutur Hery dalam keterangan tertulisnya.

Menurutnya, Indonesia besar karena keberagamannya yang terimplementasi melalui keutuhan dan kerukunan antarmasyarakat. Nah, keutuhan dan kerukunan inilah yang harus dijaga.

"Menjaga kesatuan bangsa, mensyukuri nikmat kemerdekaan bisa dengan dzikir, selain dengan cara-cara dialog," ujar mantan Ketum PB PMII ini.

Sementara itu, Doddy Nugroho, Koordinator Simpul Alim Ulama MDHW mengungkapkan, Dzikir Kebangsaan di Istana Negara nanti akan dihadiri sekitar 2.000 Alim Ulama.

Selain para alim ulama, pimpinan pondok pesantren juga akan dihadiri para habaib, majelis taklim, tokoh-tokoh agama dari organisasi keagamaan (Islam).

"Para pejabat negara, menteri juga hadir, para budayawan dan penggiat seni," ujarnya Doddy, Minggu (23/7/2017).

Lebih lanjut dikatakan, sebelum pelaksanaan dzikir, Presiden RI Joko Widodo akan menyampaikan pidato kepala negara memperingati kemerdekaan.

Dilanjutkan dengan Arahan Kebangsaan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang juga Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Ma’ruf Amin dan Tausiyah Kebangsaan Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Sirodj.