TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi menanggapi pernyataan Ketua Kwartir Nasional Pramuka Adhyaksa Dault yang diduga mendukung khilafah dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Atas dugaan itu, Imam mengatakan pihaknya telah membekukan anggaran sebesar Rp10 miliar yang dialokasikan untuk Pramuka.

Imam menjelaskan, pembekuan anggaran itu berlaku sampai ada sikap yang tegas dari Adhyaksa Dault meski Pramuka membutuhkan anggaran secara kelembagaan.

“Kami sedang mendalami, karena Pramuka butuh dana secara kelembagaan. Tapi sekali lagi, harus ada sikap yang lebih jelas tentang individual, yang menolak Pancasila di dalam Pramuka sendiri,” kata Imam di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/7/2017).

Imam mengatakan pihaknya akan klarifikasi secepatnya kepada Adhyaksa Dault agar Pramuka tidak dikorbankan secara kelembagaan karena pembekuan anggaran tersebut.

“Oleh karena itu, kami akan mengklarifikasi lebih lanjut. Tapi prinsipnya kita tidak boleh mengorbankan Pramuka secara kelembagaan, apalagi mereka akan Raimuna pada 14 Agustus mendatang,” tutur Imam.

Adhyaksa Dault sebelumnya telah mengklarifikasi viral di media sosial yang menuduh dirinya anti-Pancasila lantaran dirinya menghadiri acara HTI dan viral di media sosial.

Adhyaksa menegaskan dirinya tidak anti-Pancasila. Ia mengaku datang ke acara HTI pada 4 tahun silam sebagai tamu.

"Solusi persoalan bangsa justru Pancasila. Tapi karena model media sosial, (disebut) Adhyaksa anti-Pancasila dan sebagainya," kata Adhyaksa, ketika berkunjung ke redaksi Kompas.com, Jakarta Pusat, Kamis (15/6/2017).