Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Anggota DPR: Aksi Mogok Pekerja JICT Diduga Terkait Politik Kesejahteraan

Salah satu alasan mogok adalah kontrak perpanjangan pengelolaan PT JICT dengan HPH

Anggota DPR: Aksi Mogok Pekerja JICT Diduga Terkait Politik Kesejahteraan
Tribunnews/JEPRIMA
Ratusan pekerja yang tergabung dalam Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia (FPPI) dan Serikat Pekerta PT Jakarta International Container Terminal (SP JICT) saat melakukan demo di depan Gedung KPK Jakarta. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana aksi mogok yang akan dilakukan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal (JICT) yang akan berlangsung 3-10 Agustus 2017 dinilai kental nuansa politik.

Salah satu alasan mogok adalah kontrak perpanjangan pengelolaan PT JICT dengan HPH.

Berkat kontrak perpanjangan tersebut, Pelindo dipastikan mendapatkan penerimaan rutin tahunan USD 85 juta dan uang muka sebesar USD 215 juta.

Kontrak perpanjangan tersebut disebut menguntungkan Pelindo II sebagai perusahaan Induk JICT.

“Mogok Serikat Pekerja tentunya ada permasalahan mendasar antara perusahaan dan serikat pekerja. Tentunya mogok terkait dengan politik kesejahteraan,” ujar Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu dalam pernyataannya, Senin(31/7/2017).

Alasan kesejahteraan karyawan yang menjadi alasan utama mogok kerja pun diragukan.

Beredar informasi di kalangan jurnalis, untuk gaji di kalangan junior staff di JICT sudah mencapai angka 20 juta rupiah.

Ketika informasi tersebut diklarifikasi kepada Masinton, dia berdalih mengenai tolok ukur kesejahteraan karyawan.

“Angka tersebut tentunya bisa jadi sangat tinggi untuk karyawan pada umumnya atau mereka yang bekerja di sektor swasta. Tentunya SP JICT punya penilaian sendiri,” jelas Masinton

Aksi mogok pekerja JICT dengan tuntutan untuk melakukan pemutusan kontrak kerjasama dengan HPH senada dengan agenda politik di DPR terutama Pansus Pelindo.

Saat ini pansus Pelindo sedang menindaklanjuti hasil temuan BPK terkait perpanjangan kontrak antara HPH dan Pelindo II.

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas