Dipuji di Luar Negeri Tapi Dihujat di Dalam Negeri, Ini 3 Poin dari Wiranto soal Kepemimpinan Jokowi
Program ini tak bersifat ajakan, melainkan bersifat memaksa para pengusaha kelas besar untuk bersinergi dengan UMKM.
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wiranto, selaku Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan mengatakan jika pemerintah kini tengah menggenjot perekonomian Indonesia untuk menciptakan masyarakat adil makmur.
"Adil dan makmur itu sulit dicapai. Adil dalam kemakmuran itu tidak mudah. Setiap Presiden selalu ingin menciptakan adil dan makmur. Pemerintah ingin membangun basic ekonomi baru, sementara ekonomi dunia sedang tidak begitu baik," ujar Wiranto saat membuka silaturahim nasional Junior Chamber International (JCI) Indonesia 2017 di Hotel Sahid, Jakarta Selatan, Senin (31/7/2017), dikutip dari Kompas.com.
Wiranto mengungkapkan jika pemerintah tak pernah menutup mata soal kesenjangan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia.
Karena itu, pemerintah terus berupaya mengimplementasikan program Nawacita yang dicita-citakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Implementasi tersebut diwujudkan dalam beberapa konsep pembangunan.Simpang Susun Semanggi, Ahok Memulai, Djarot Menyelesaikan dan akan Diresmikan Jokowi https://t.co/KsX0hVbsQg via @tribunnews
— TRIBUNnews.com (@tribunnews) July 31, 2017
Wiranto mengatakan jika Jokowi kerap mendapat pujian dari dunia atas prestasi yang telah dicapainya.
Namun mantan jenderal TNI ini juga heran kenapa masih banyak masyarakat yang berpandangan negatif terhadap pemerintah.
"Presiden Jokowi itu dipuji dunia internasional. Tapi di dalam negeri kok dihujat? Dibilang banyak hutang, diktator dan tidak demokratis," ucap Wiranto.
Wiranto kemudian menjabarkan program Nawacita pemerintah dalam beberapa konsep.
1. Pembangunan daerah pinggiran dan pemerataan harga
Wiranto mencontohkan soal pembangunan daerah pinggiran dan pemerataan harga ini dengan mencontohkan harga BBM di Wamena dan di Jawa.
Menurut Wiranto, harga BBM di bagian timur Indonesia itu tak jauh berbeda dengan harga yang dijual di Jawa.
Melansir dari Kompas.com, Jokowi sebelumnya telah mencanangkan program satu harga BBM untuk seluruh Papua dan Papua Barat.
Pencanangan ini dilakukan Jokowi di Bandara Nop Goliat Dekai, Yakohimo, Selasa, 18 Oktober 2016 silam.
Dalam sambutannya, Jokowi menegaskan bahwa harga BBM di seluruh wilayah Papua dan Papua Barat harus sama dengan wilayah lain, yakni Rp 6.450 per liter untuk premium.