TRIBUNNEWS.COM – Permasalahan di sektor pendidikan menjadi salah satu fokus tujuan Komisi X DPR RI dalam Kunjungan Kerja (Kunker) ke Provinsi Papua.

Dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X Ferdiansyah, Kunker tersebut membahas setidaknya enam substansi di sektor pendidikan dasar menengah yang menjadi fokus perhatian, yaitu: pertama, terkait Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan masyarakat.

Kedua, berbagai permasalahan yang dihadapi pendidikan dasar dan menengah termasuk berbagai saran dan masukan untuk perbaikan kualitas pendidikan di Papua.

Selanjutnya terkait permasalahan guru dan tenaga kependidikan di Papua serta perkembangan pelaksanaan Kurikulum Satuan Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum 2013 (K13).

Kelima,  permasalahan terkait ujian nasional (UN), khususnya implementasi UN berbasis komputer (UNBK) selama tiga tahun di Papua.

Terakhir, permasalahan terkait dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS),  BOS Daerah (BOSDA) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)  Pendidikan di Papua. Pada kunker yang akan dilaksanakan pada 29 Juli-2 Agustus 2017 tersebut,  Komisi X juga akan meminta masukan untuk perbaikan sistem KIP, BOS dan DAK Pendidikan.

Sejak kebijakan BOPTN diberlakukan,  tidak akan ada lagi biaya mahal untuk masuk ke Perguruan Tinggi Negeri(PTN),  terutama bagi mereka para calon mahasiswa baru. Persoalan yang akan ditelusuri diantaranya mengenai pencairan dana BOPTN, apakah tepat waktu atau tidak.

Pencairan beasiswa tepat waktu menjadi perhatian utama dari Komisi X selain tingkat keberhasilan capaian program.