Agenda pembangunan ketenagakerjaan nasional tak hanya urusan pemerintah saja, tapi juga membutuhkan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat.

Organisasi masyarakat (ormas) maupun LSM yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat diharapkan bisa mendorong persoalan peningkatan kompetensi SDM di Indonesia menjadi salah satu agenda prioritasnya, sehingga agenda pembangunan ketenagakerjaan nasional dapat tercapai dengan maksimal.

"Pada beberapa kesempatan, saya menyampaikan bahwa pembangunan bidang ketenagakerjaan bukan hanya menjadi tugas Menteri Ketenagakerjaan atau pemerintah pusat semata. Tetapi juga menjadi tugas pemerintah daerah dalam hal ini gubernur dan bupati/walikota, serta masyarakat luas," kata Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker), Herry Sudarmanto mewakili Menteri Ketenagakerjaan RI (Menaker) M Hanif Dhakiri menyampaikan sambutan pada acara 'Pengukuhan Pengurus Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN)' di Jakarta, Jumat (28/7/2017).

Menurutnya, tantangan bidang ketenagakerjaan dari waktu ke waktu semakin kompleks. Sehingga, dukungan dari seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan. Agar target pembangunan dapat tercapai dengan baik.

Menurut Herry, tantangan bidang ketenagakerjaan dari waktu ke waktu semakin kompleks, sehingga dukungan dari seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan agar target pembangunan dapat tercapai secara baik. 

"Ini membutuhkan curahan pemikiran yang intens dan dukungan sektoral untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMN dan Rencana Strategis Kemnaker," jelas Herry.

Herry juga mengurangikan beberapa hal yang menjadi target pembangunan ketenagakerjaan. Diantaranya, menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), optimalisasi Pelatihan Kerja, Sertifikasi pekerja, mengembangkan standar kompetensi regional untuk sektor jasa yang diprioritaskan dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), dan menyediakan informasi pasar kerja yang efektif.

"Kebijakan tersebut diharapkan dapat berkontribusi langsung dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat," urai Herry.

Organisasi kemasyarakatan, contohnya FSKN bisa ikut berkontribusi. Misalnya mengadakan pelatihan kewirausahaan kepada masyarakat. Menurut Herry, wirausaha sangat penting untuk pembangunan ekonomi karena mampu membuka lapangan pekerjaan baru. 

"Untuk itu, tanpa dukungan dari masyarakat luas dalam hal ini organisasi masyarakat, relatif sulit rasanya untuk dapat mencapai target tersebut," ujarnya. (*)