TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto tidak sepakat jika pemerintah ingin menggunakan dana haji diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur.

Agus khawatir daripada berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, lebih baik uang tabungan itu digunakan menguatkan infrastruktur haji yang akan digunakan calon jemaah.

"Saat ini yang ada untuk dana haji yang tertera dalam UU Haji itu dengan mekanisme yang 'rigid', harus dengan syariah dan harus untuk kepentingan jemaah," kata Agus kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (31/7/2017).

Politikus Partai Demokrat ini menilai masih banyak kekurangan penyelenggaraan haji.

"Saya rasa lebih baik pemerintah mau menguatkan infrastruktur di bidang haji misalnya kita sekarang beli pesawat. Selama ini dan kita pakai pesawat Saudi Arabia dan pesawat lain. Bahkan Garuda tidak mungkin bisa mengangkut. Ataupun mungkin barangkali membangun hotel di Mekkah dan Madinah untuk keperluan jemaah dari Indonesia," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo ingin agar dana haji yang tersimpan di pemerintah bisa diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur.

Hal ini disampaikan Jokowi usai melantik Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (26/7/2017).

Jokowi menekankan bahwa pengelolaan keuangan haji adalah hal yang paling penting.

"Jadi, bagaimana uang yang ada, dana yang ada ini, bisa dikelola, diinvestasikan ke tempat-tempat yang memberikan keuntungan yang baik," kata Jokowi.

Nantinya, lanjut Jokowi, keuntungan dari investasi tersebut bisa dipakai untuk mensubsidi ongkos dan biaya haji sehingga lebih terjangkau oleh masyarakat.

Menurut Jokowi, cara seperti ini sudah dipakai di negara lain sepeti Malaysia.

"Bisa saja kan (untuk infrastruktur). Daripada uang ini diam, ya lebih baik diinvestasikan tetapi pada tempat-tempat yang tidak memiliki risiko tinggi, aman, tapi memberikan keuntungan yang gede," ucap Jokowi.

Menurut Jokowi, nantinya pemerintah bisa mencari proyek infrastruktur yang sudah pasti akan menghasilkan keuntungan besar.

Investasi melalui dana haji bisa didahulukan dibanding investasi lewat jalur lainnya.

"Misalnya ada jalan tol yang sudah brownfield (sudah melewati proses perizinan), mau dilepas, beri kesempatan dulu yang pertama pada dana haji kita ini. Pelabuhan, yang aman-aman," kata Jokowi.

"Jalan tol, pelabuhan, ya enggak mungkin toh sampai rugi kalau naruhnya di situ? Bukan di tempat-tempat yang memiliki risiko tinggi," tambah mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Kepala Negara berharap, Anggota BPKH bisa melihat peluang yang ada dalam menginvestasikan dana haji.

Jokowi juga meminta Anggota BPKH mencontoh negara-negara lain yang sudah terlebih dulu sukses dalam mengelola dana haji.

"Karena kita ini paling gede, hajinya kan paling banyak. Jadi kalau pengelolaan dilakukan dengan baik, saya kira ini akan memberikan keuntungan yang baik kepada siapapun terutama masyarakat yang ingin naik haji," kata Jokowi.