TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setiap Presiden selalu berupaya agar segala permasalahan di negaranya bisa tuntas, dengan cara yang berbeda-beda.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengungkapkan Presiden Joko Widodo, mencoba menjawab permasalahan bangsa dengan menghadirkan keadilan dan kemakmuran.

"Setiap saya mengawal (Presiden), saya selalu bertanya visi presiden apa, (dijawab) Adil - Makmur. Adil dan Makmur itu sulit dicapai, adil dan kemakmuran itu tidak mudah, oleh karena itu setiap presiden visinya berbeda," ujar Wiranto dalam sambutannya saat meresmikan sebuah acara, di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta Pusat, Senin (31/7/2017).

Baca: Setelah Rahmat Latief dan Mardiono, Persebaya Kembali Coret 2 Pemain

Presiden pertama RI, Soekarno, mencoba menjawab permasalahan bangsa dengan konsep Trisakti, yakni berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik dan berkepribadian. Setelahnya, Presiden ke-2 RI, Soeharto yang menggantikan Soekarno, mengusung visi Trilogi Pembangunan.

"Habibie dengan konsep 'Tinggal Landas', SBY (red: Susilo Bambang Yudhoyono) 'Bersama Kita Bisa', sekarang Jokowi dengan 'Nawa Cita," ujarnya.

Ijin Cari Rokok, Pria Ini Kepincut PSK Seksi di Jalan, Ini yang Terjadi Selanjutnya https://t.co/XbgJTSOXwS via @tribunnews

— TRIBUNnews.com (@tribunnews) July 31, 2017

Dengan visi Nawa Cita, Presiden berusaha untuk menjawab permasalahan bangsa, menghadirkan kemakmuran dan keadilan, termasuk di bidang ekonomi. Wiranto mengingatkan untuk merealisasikan hal tersebut bukanlah hal mudah, apalagi kondisi ekonomi dunia yang tengah bergejolak.

"Presiden Jokowi itu dipuji dunia internasional. Tapi di dalam negeri kok dihujat, dibilang banyak hutang, diktator dan tidak demokratis," katanya.

Wiranto menuturkan Nawa Cita Presiden berusaha memperkecil jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Hal itu diterapkan antara lain dengan membangun Indonesia dari pinggiran, di wilayah-wilayah yang umumnya luput dari perhatian pemerintah pusat selama ini.

Selain berharap agar ekonomi masyarakat di pinggiran terdongkrak, pemerintah juga berharap kedaulatan di pinggiran bisa terjaga.

"Seluruh masyarakat akan merasakan pembangunan. Konon batas wilayah (Indonesia mencapai) 99 ribu kilometer, tapi pinggiran kita tidak bertuan. Sedangkan Malaysia, Sarawak bagus," ujarnya.

"Ini strategi jitu untuk memperkuat sistem pertahanan kita. Di pinggiran ini juga akan kita taruh prajurit tempur yang sekarang menumpuk di Jawa. Maka akan ada relokasi, markas tentara di tempat di daerah pinggiran," tambahnya.

Untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran, Wiranto menuturkan pemerintah berupaya mensinergiskan antara konglomerat dan masyarakat yang berada di kelas ekonomi di bawahnya, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa terdongkrak.