TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) sebanyak 917 kali. Operasi tangkap tangan dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia setelah 10 bulan tim Saber Pungli  beroperasi.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengatakan terdapat 1.834 tersangka yang ditetapkan atas laporan yang masuk ke Saber Pungli.

"Ini jarang kita ekspose (ke Publik), sekarang kita ekspose," ujar Wiranto dalam pemaparannya di hadapan pimpinan media nasional, di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (1/8/2017).

Wiranto mengatakan 36 persen kasus yang ditangani Saber Pungli adalah pungutan dalam pelayanan masyarakat, 26 persen di bidang penegakan hukum, 18 persen pendidikan, 12 persen pendidikan, dan 8 persen di kepegawaian. Selain itu, institusi yang ditangani oleh Saber Pungli antara lain adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Polri, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

"Kemendagri, Kemenag, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Keuangan dan TNI," kata Wiranto.

Sementara kota-kota yang warganya banyak melaporkan, di urutan pertama adalah Jawa Barat, disusul DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur, Banten dan Lampung. Wiranto mengatakan fakta tersebut tidak menunjukan bahwa pemerintahan di kota-kota tersebut bermasalah.

Kepala Pusat Data dan Informasi Satgas Saber Pungli, Marsma Asep Chaerudin, dalam kesempatan yang sama mengatakan fakta tersebut tidak menunjukan bahwa di Indonesia yang paling bermasalah adalah wilayah-wilayah tersebut. Ia menyebut fakta itu hanya menunjukan warga mana yang paling peduli dan sadar untuk menyampaikan laporan.

"Jadi seperti tadi Jabar, memang banyak, tapi ternyata itu di Jabar paling banyak, keberanian yang tinggi, kedua mereka punya kemampuan di atas rata-rata (dibandingkan) daerah lain (untuk memanfaatkan teknologi), untuk bisa melaporkan kepada Saber Pungli," ujarnya.