Lapaoran Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) bukan lah perkara mudah.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, sudah bertahun-tahun pemerintah berupaya menanggulangi bencana tersebut, kebakaran masih saja terjadi.

Kepada wartawan usai memimpin rapat soal Karhutla, di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (3/8/2017), ia mengatakan sebagian besar penyebab kebakaran hutan karena kebiasaan turun-temurun dari masyarakat yang membuka lahan dengan cara membakar hutan.

Menkopolhukam mengakui tidak mudah mengubah kebiasaan tersebut.

Baca: Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun Ini Umumnya Terjadi Akibat Ada yang Sengaja Membakar

"Karena budaya masyarakat kita, masyarakat pinggir hutan, sejak turun temurun bakar hutan untuk pertanian. Maka bagaimana pelibatan teman-teman kita, perusahaan-perusahaan besar yang punya tanggungjawab memelihara hutan," ujarnya.

Satu upaya pemerintah adalah menekan agar perusahaan-perusahaan perkebunan di lokasi-lokasi yang saat ini terjadi kebakaran, untuk merangkul masyarakat sekitar.
Pemerintah berharap perusahaan bisa memberikan alternatif bagi masyarakat yang setiap tahun membakar hutan untuk membuka lahan.

"Kita minta untuk memberikan satu penyuluhan, bantuan-bantuan kepada petani, untuk tidak membakar lagi, tapi misalnya dengan penggunaan pupuk," katanya.

Tidak hanya perusahaan-perusahaan perkebunan, Wiranto menyebut pemerintah pusat juga akan meminta pemerintah daerah (pemda) untuk ikut turun tangan membantu menghentikan kebiasaan warganya membakar hutan.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Fuad, menambahka sebagian titik api dalam Karhutla tahun ini, terdapat di wilayah-wilayah yang dikelola perusahaan.

Ia mengakui, perusahaan tersebut sebagaiannya adalah perusahaan yang terlibat dalam Karhutla tahun-tahun sebelumnya.

"Ada yang sama, di Riau, Kalbar, Sumsel juga ada. Tapi yang banyak di Riau dan Kalbar. Sudah kita laporkan dan sedang ditangani, sudah diperingatkan oleh menteri LHK," katanya.