Klarifikasi soal HTI, Adhyaksa Dault Bertemu Presiden Jokowi
Adhyaksa mengaku bahwa ia sempat hadir ke sebuah acara yang digelar HTI pada 2013 lalu.
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Adhyaksa Dault mengklarifikasi soal isu keterkaitannya dengan Hizbut Tahrir Indonesia kepada Presiden Joko Widodo.
Klarifikasi disampaikan Adhyaksa saat bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (10/8/2017).
Dalam pertemuan tersebut, hadir juga Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi.
Adhyaksa mengaku bahwa ia sempat hadir ke sebuah acara yang digelar HTI pada 2013 lalu.
Rekaman Adhyaksa tengah bicara di forum itu belakangan tersebar di media sosial setelah pemerintah memutuskan membubarkan HTI karena dianggap anti-Pancasila.
"Saya sampaikan kepada beliau bahwa saya datang di situ tahun 2013. Ketika saya sudah bikin surat resmi kepada Bapak Presiden dan saya hadir 2013 ketika HTI belum dilarang," kata Adhyaksa usai pertemuan dengan Jokowi.
"Kalau diviralkan sekarang ya ada-lah orang-orang yang enggak suka, biasa-lah," ujar dia.
Adhyaksa memastikan, selama ia menjabat Ketua Kwartir Pramuka, tidak ada satu kata atau sikap pun yang hendak mengganti Pancasila dengan ideologi lain.
Menurut dia, Pramuka justru menjadi garda terdepan menjaga Pancasila.
Baca: Ketika Gibran Bergaya Kasual dan AHY yang Terlihat Klimis Bertemu di Istana
"Kalau saya datang tahun 2013 di HTI bicara soal khalifah, kalau menurut ajaran agama saya di akhir jaman akan lahir Imam Mahdi akan berperang melawan orang yang jahat bermata satu, itu namanya Dajjal. Itu di akhir zaman. Itu pikiran saya waktu itu yang saya sampaikan," kata Adhyaksa.
Adhyaksa menilai kata-kata khilafah menjadi konotasi negatif saat belakangan muncul gerakan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).
"Mereka (ISIS) itu kan luar biasa sehingga orang menjadi takut. Nah saya sampaikan dan Bapak Presiden mengerti kok. Bapak Presiden tahu saya sudah lama kenal dengan beliau. Saya nasionalis religius dari dulu," kata Adhyaksa.
"Orang kakek saya dibunuh karena tahan Pancasila, bagaimana. Paman saya mantan Kepala Staf Angkatan Darat, bagaimana mungkin. Dan ini saya dapat Bintang Mahaputra Adipradana, kalau saya mati dimakamkan dapat jatah di Kalibata, taman makam karena bintang ini kan. Masa saya mau mengkhianati ini," ucap mantan Menpora ini.
Adhyaksa menambahkan, Menpora Imam Nahrawi juga bisa mengerti dengan penjelasannya ini. Menpora pun batal membekukan anggaran Pramuka.
"Saya sampaikan ke Menpora bilang kalau saya salah silakan ditegur saya, langsung panggil saya. Clear semua dengan beliau," ucap Adyaksa.(Ihsanuddin)
Berita telah dipublikasikan di Kompas.com dengan judul: Adhyaksa Dault Klasifikasi soal HTI ke Jokowi