TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menolak kebijakan Full Day School (FDS), Ma'ruf Amin yang merupakan Rais'Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sekaligus Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), mengaku sudah menemui Presiden Joko Widodo, dan menyampaikan langsung pendapatnya.

Ia mengingat keputusan presiden usai pertemuan dengan dirinya terkait kebijakan FDS, adalah pemerintah tetap ingin mengukuhkan kebijakan tersebut dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres).

"Akan diperpreskan," ujar Ma'ruf Amin mengulangi jawaban Joko Widodo kepadanya, Kamis (10/8/2017).

Tidak hanya sekali, menurutnya NU sudah dua kali mengingatkan presiden yang akrab dipanggil Jokowi itu, untuk tidak mengeluarkan perpres soal FDS.

Selain dalam kesempatan saat menerima dirinya, Ma'ruf Amin menyebut PBNU juga sempat mengirim utusan untuk memenuhi undangan Istana terkait FDS. Utusan dari PBNU juga menyampaikan hal serupa, yakni penolakan.

Kebijakan FDS yang saat ini masih berbentuk Peraturan Menteri (Permen) Pendidikan dan Kebudayaan, mengatur soal waktu sekolah. Kebijakan tersebut mengharuskan siswa sekolah dari pagi hingga sore hari, dalam lima hari kerja.

PBNU menolak antara lain karena kebijakan tersebut mematikan madrasah. Pasalnya di wilayah-wilayah kantong NU, siswa pada umumnya menempuh pendidikan umum pada pagi hingga siang hari, dan ikut pendidikan madrasah pada siang hingga sore hari.

Jika ada sekolah yang menerapkan kebijakan FDS, Ma'ruf Amin mengaku dapat menerimanya. Namun ia sangat berharap Presiden tidak mengukuhkan aturan tersebut dalam bentuk prepres. Ia khawatir jika perpres tersebut dikeluarkan, akan ada kegaduhan.

"Kita NU memang menghendaki itu, sebaiknya yang Full Day School jangan dibunyikan, diserahkan saja masing-masing (sekolah), mau atau tidak, tapi jangan masuk dalam peraturan," katanya