TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo sudah sudah menjelaskan bahwa tidak ada keharusan dalam melaksanakan sistem belajar Full Day School (FDS).

Karena itu bagi yang mau dan sudah siap, silakan menjalankan.

"Kan tak ada paksaan," ungkap sosiolog Musni Umar saat dihubungi, Senin (14/8/2017).

Karena itu dia heran dengan adanya demonstrasi besar-besaran yang dimotori PBNU dan juga diyakini juga diback up PKB.

Karena menurutnya, soal FDS tersebut bukan sesuatu yang prinsip.

"Jadi nggak masuk akal (demo ini). Ini (FDS) bukan sesuatu yang prinsip, tidak fundamental. Kalau agama dihina, boleh lah (demo)," jelasnya.

Dia semakin heran unjuk rasa tersebut melibatkan para santri.

Apalagi belakangan, demo seperti yang terlihat dalam video yang viral, para santri sampai teriak-teriak bunuh, bunuh menteri.

"Saya sangat prihatin, dan menyayangkan keluar kata-kata yang sangat provokatif. Ini sudah kriminal, sudah masuk ranah pidana. Mengancam membunuh," tegas Rektor Universitas Ibnu Choldun, Jakarta, ini

Karena itu menurutnya, ada kepentingan politik dibalik unjuk rasa tolak FDS tersebut.

"Ini kepentingan politik. Semua kan sudah tahu, itu menterinya dari Muhammadiyah. Membuat dua kekuatan besar bangsa ini berhadapan-hadapan. Sehingga melupakan persoalan yang lebih krusial, kemisknan kesenjangan, ketidakadilan," tegasnya.

Apa kepentingan politik PKB?

"Kan ini menjelang Pilkada serentak, dan Pemilu 2019 sudah lama lagi. Ini bisa saja dimaknai (ada kepentingan politik)," ungkapnya.

Namun dia tidak mau lebih jauh membahas soal adanya kepentingan politik tersebut. Dia mengimbau untuk saling menahan diri.

"Saya hanya ingatkan bangsa ini sangat rawan terharap masalah integrasi. Jangan sampai sesama kita diadu untuk kepentingan sekelompok orang tertentu. Yang rugi kita sendiri," tandasnya.

PBNU sendiri lewat surat resmi menginstruksikan kepada seluruh Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, beserta seluruh struktur NU di semua tingkat kepengurusan, Pengurus Lembaga, Pengurus Badan Otonom, beserta seluruh struktur Lembaga dan Badan Otonom di semua tingkat kepengurusan untuk melakukan aksi dan menyatakan sikap menolak Permendikbud 23/2017 tentang Hari Sekolah dan kebijakan-kebiajakan lain yang merugikan pendidikan di Madrasah Diniyah.

Sedangkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar jauh-jauh hari sudah mengeluarkan pernyataan yang kontroversial lewat akun Twitter-nya.

"Kita minta mendikbud tdk meneruskan keputusan fullday #TolakFulldaySchool, kalu sampai NU marah dan bergerak, bumi bisa goyang bro..!" cuitnya pada 11 Juni 2017 lalu.