Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing mengatakan, ada sejumlah pertimbangan terkait rencana DPR membangun gedung baru.

Menurutnya, penataan kawasan DPR menjadi sebuah kebutuhan.

"Tahun 1992 dibangun dan finishing-nya 1995/1996. Dulu cuma kapasitansya 800. Anggotanya dulu 400. Sekarang anggotanya 560. Tahun 2019 tambah 15, jadi 575," kata Anton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/8/2017).

Politikus Partai Golkar ini menyebutkan, masalah ruang menjadi pertimbangan karena setiap anggota DPR memiliki tenaga ahli sebanyak dua orang dan lima staf ahli.

Dirinya mengaku hanya ingin berpikir rasional soal kapasitas gedung saat ini menampung jumlah orang yang semakin bertambah.

Baca: Fahri Hamzah Curiga Retail Masuk Desa Ingin Keruk Banyak Keuntungan

"Jadi kita berpikir secara rasional saja. Jangan opini, opini. Kapan republik ini dibangun kalau dengan opini," katanya.

Ia tidak mau rencana pembangunan gedung baru DPR menimbulkan polemik.

Pihaknya pun siap menjelaskan kebutuhan tersebut kepada pihak-pihak yang selama ini menolak pembangunan tersebut.

Baca: Fahri Hamzah: Saya Usulkan Juru Bicara KPK Diganti Seorang Penyidik

"Makanya kalau ada yang teriak-teriak di luar, bila perlu tak undang lihat gedung DPR nya. Kalau perlu Menkeu saya undang. Menteri PUPR juga diundang untuk melihat gedung langsung," kata Anton.

Lebih lanjut Anton mengatakan, pembangunan gedung baru ini sebagai realitas kebutuhan.

Anggaran pembangunan ini direncanakan bertahap.

Namun, dirinya belum mau merinci dana yang dibutuhkan untuk penataan kawasan.

Baca: Fahri Hamzah Minta KPK Dalam Menegakan Hukum Pakai Ilmu Kucing

Anton berdalih nota keuangan baru akan dibacakan Presiden Jokowi pada 16 Agustus mendatang.

"Rp 500 miliar untuk mulai pembangunan. Itulah modal pertama. Tidak mungkin sekali bangun," katanya.