TRIBUNNEWS.COM. JAKARTA - Keinginan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membangun apartemen di Kompleks Parlemen, dipertanyakan. Di tengah kondisi perekonomian yang kurang baik, para wakil rakyat itu dianggap kurang memahami persoalan masyarakat.

"Saat ini kita tahu ekonomi kita sedang lesu, masyarakat sedang kesulitan di sisi ekonomi. Kok DPR malah mau bangun apartemen," kata Ketua Dewan Pembina DPP Asosiasi Pengembang Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Eddy Ganefo kepada KompasProperti, Selasa (15/8/2017).

Menurut Eddy, bila kondisi perekonomian nasional sudah membaik dan daya beli masyarakat meningkat, tak menjadi persoalan bila DPR berwacana membangun apartemen.

Terlebih, alasan sejumlah anggota DPR dalam wacana tersebut yaitu untuk menunjang kinerja mereka, yaitu agar tidak terlambat saat mengikuti sidang paripurna.

"Mungkin waktunya saja dipertimbangkan saat ekonomi Indonesia sedang baik," kata dia.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sebelumnya menyebut, anggaran penataan Kompleks Parlemen pada tahun 2018 mencapai Rp 500 miliar.

Salah proyek yang akan dibangun yaitu kawasan hunian bagi anggota berupa apartemen di bekas lokasi Taman Ria Senayan.

Pembangunan itu, lanjut Fahri, tidak akan menggunakan uang negara karena melibatkan pihak swasta.

"Apartemen jangan salah. Itu tanah milik Setneg (Sekretariat Negara), telah diserahkan ke grup Lippo, tadinya mau dibikin mall, kami menentang, jangan dong dibikin mall. Kalau mau bikin apartemen supaya anggota DPR punya kesempatan relokasi. Biar deket. Kan mulia itu," kata Fahri.

Sementara itu, Chief Marketing Officer Lippohomes, Jopy Rusli mengaku, belum mengetahui ihwal rencana pembangunan apartemen tersebut. Termasuk soal kepemilikan lahan, yang disebut Fahri telah diserahkan kepada Lippo.

"Coba nanti saya cari tahu dulu," kata Jopy saat dikonfirmasi.

Berita Ini Sudah Dipublikasikan di Kompas.com, dengan judul: "Ekonomi Lesu, Kok DPR Malah Mau Bangun Apartemen"