Politikus PDI-P Minta Anggaran Subsidi Jangan untuk Infrastruktur
Hendrawan menambahkan anggaran subsidi tidak diharamkan oleh DPR. Karena setiap pemerintahan selalu menganggarkan di dalam postur APBN.
Penulis: Adiatmaputra Fajar Pratama
Editor: Malvyandie Haryadi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDI-P Hendrawan Supratikno mendukung jika anggaran subsidi pemerintah di APBN 2018 dinaikkan.
Pasalnya kebijakan tersebut tujuannya untuk memberikan kesejahteraan masyarakat.
"Subsidi memangnya kenapa? Yang penting untuk rakyat kita, tarif dasar listrik untuk kepentingan masyarakat umum," ujar Hendrawan di gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (16/8/2017).
Menurut Hendrawan sebaiknya anggaran subsidi jangan dipangkas untuk membangun infrastruktur.
Oleh karena itu Hendrawan ingin dana pembangunan memakai anggaran BUMN dan perusahaan swasta.
"Subsidi ditingkatkan enggak apa-apa. Anggaran infrastruktur tetap hanya ada tarik menarik, jadi lebih baik mengandalkan swasta dan BUMN," kata Hendrawan.
Hendrawan menambahkan anggaran subsidi tidak diharamkan oleh DPR. Karena setiap pemerintahan selalu menganggarkan di dalam postur APBN.
"Subisidi bukan hanya pemerintah Jokowi, ini politik ekonomi negara, menjamin daya beli masyarakat, efektif dan efisien," ungkap Hendrawan.
Hendrawan menambahkan sebaiknya anggaran subsidi harus tepat sasaran. Hal ini mengingat dana di dalam postur APBN terbatas.
"Kalau kita punya anggaran terbatas, tingkat efektifitas dimaksimalkan," jelas Hendrawan.
