TRIBUNNEWS - Pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2018 ditargetkan sebesar 5,4 persen.

Ini adalah pertumbuhan ekonomi yang optimis ini didukung melalui konsumsi masyarakat yang terjaga, peningkatan investasi, dan perbaikan kinerja ekspor dan impor.

Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan menyangkut RUU APBN Tahun Anggaran 2018 beserta nota keuangannya di DPR, Rabu (16/8/2017).

“Pada 2018, pembangunan ekonomi akan diarahkan untuk menumbuhkan ekonomi kawasan Maluku, Papua, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara melalui peningkatan keterkaitannya dengan Pulau jawa dan Sumatera yang selama ini menajdi penyumbang terbesar dalam perekonomian nasional.”

Presiden menyebut, peningkatan pembangunan infrastruktur, baik konektivitas maupun ketersediaan energi jadi kunci pemerataan ekonomi.

Penghembangan daerah perbatasan juga jadi prioritas pemerintah, agar menjadi pintu gerbang transaksi perdagangan internasional.

Pemberdayaan daerah perbatasan ini diharapakan mampu mengembangkan perekonomiannya sendiri sekaligus perekonomian nasional.

Dalam sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon itu, Presiden juga bicara soal inflasi yang diperkirakan terjaga pada 3,5 persen.

Tentunya perlu dukungan perbaikan kapasitas produksi nasional, stabilitas harga, serta harga komoditas global yang masih relatif rendah. Sementara itu, nilai tukar rupiah diperkirakan Rp13.500 per dolar Amerika Serikat.

Baik pemerintah, BI, dan OJK telah membangun upaya penguatan di sektor keuangan untuk menjaga stabilitas nilai tukar.

Suku bunga Surat Perbendaharaan Negara tiga bulan pada 2018 diperkirakan 5,3 persen. asumsi rata-rata harga minyak mentah Indonesia diperkirakan USD 48 per barel.

Volume minyak dan gas bumi yang siap jual selama 2018 diperkirakan mencapai 2 juta barel setara minyak per hari, yang terdiri dari produksi minyak bumi sebesar 800 ribu barel per hari dan gas bumi sekitar 1,2 juta barel setara minyak per hari.

“Asumsi dasar ekonomi makro yang ditetapkan tersebut didasarkan pada kondisi perekonomian terkini serta memperhatikan proyeksi perekonomian mendatang, sehingga diharapkan akan lebih mencerminkan kondisi di tahun 2018,” kata Presiden.

Sedangkan strategi kebijakan fiskal diarahkan untuk memperkuat stimulus fiskal, memantapkan daya tahan fiskal, serta menjaga kesinambungan fiskal dengan fokus keadilan sosial.

Yang menarik pula dalam pidato Presiden ini adalah tentang belanja negara 2018 yang direncanakan sebesar Rp2.204,4 triliun.

Belanja ini diarahkan untuk pengurangan kemiskinan dan kesenjangan untuk menciptakan keadilan dan perlindungan sosial pada masyarakat. Untuk itu, perlu dilakukan peningkatan efektivitas program perlindungan sosial dan penajaman pada belanja Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.