TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Dr H Sindawa Tarang mengaku mendapat banyak telepon dan pesan singkat dari para kepala desa di seluruh Indonesia terkait insiden Bendera Merah Putih terbalik.

"Rata-rata mereka tersinggung dan mendesak pemerintah Indonesia agar bertindak tegas dan konkret, bukan hanya abstrak dan diplomatis,” ungkap ST, panggilan akrab Sindawa Tarang, kepada wartawan di Jakarta, Minggu (20/8/2017).

Insiden bendera Indonesia atau Sang Saka Merah Putih terbalik tersebut terjadi pada ajang pesta olah raga negara-negara se-Asia Tenggara atauSEA Games 2017 di Kuala Lumpur, Malaysia.

Bendera yang terbalik tersebut muncul dalam buku panduan yang dibagikan kepada para pejabat saat pembukaan SEA Games 2017 di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur.

Yang dimaksud ST adalah pemerintah Indonesia tidak boleh hanya sekadar bermain-main kata atau diplomasi yang sifatnya abstrak, tetapi harus mengambil langkah tegas dan konkret, misalnya mengirim nota protes atau bahkan tindakan lebih tegas lagi, yakni memanggil pulang sementara duta besar RI di Malaysia, Rusdi Kirana.

“Indonesia jangan hanya menunggu perimintaan maaf dari Malaysia. Kalaupun minta maaf, tidak lantas persoalan langsung selesai. Indonesia harus mengambil langkah tegas supaya insiden serupa tidak terulang lagi di kemudian hari,” jelas mantan kepala desa di Sulawesi Selatan yang bergelar doktor hukum ini.

 ST menengarai, bendera terbalik itu bukan semata-mata insiden atau ketidaksengajaan, tetapi ada semacam kesengajaan yang dilakukan pihak Malaysia untuk melecehkan Indonesia. “Bagaimana dibilang tidak sengaja? Sebelum dicetak, pasti melewati prosesediting (koreksi) dan approval(persetujuan). Menurut saya, ini murni faktor kesengajaan,“ paparnya.

Sebelum ini, kata ST, telah banyak tindakan negeri jiran itu yang melecehkan Indonesia, seperti memperlakukan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan semena-mena, serta mengklaim produk-produk dan kesenian asli Indonesia, seperti tempe dan Reog Ponorogo, bahkan menggeser patok-patok perbatasan wilayah kedua negara.

“Kalau Indonesia tidak tegas, jangan berharap Malaysia akan berhenti melecehkan kita. Bendera adalah simbol negara dan harga diri bangsa,” tegasnya.

“Kalau sudah menyangkut harga diri bangsa, seluruh rakyat Indonesia, termasuk kami yang ada di pelosok-pelosok desa, rela mati demi mempertahankannya. Ini menyangkut kedaulatan. Ingat, bangsa Indonesia cinta perdamaian, tapi lebih cinta kemerdekaan,” lanjut ST.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menunggu permintaan maaf resmi dari pemerintah Malaysia terkait insiden terbaliknya bendera Merah Putih dalam buku panduan SEA Games 2017.

"Kami menunggu permintaan maaf karena menyangkut kebanggaan dan nasionalisme," kata Presiden Jokowi di Jakarta, Minggu (20/8/2017). Meski demikian, Jokowi meminta persoalan tersebut tidak dibesar-besarkan.

Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi pun setali tiga uang. Ia mengaku sudah melakukan komunikasi dengan Menteri Luar Negeri MalaysiaDato’ Sri Anifah. Menurutnya, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri RI telah melakukan protes kepada pemerintah Malaysia. "Sudah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Malaysia, dan kita akan mengirim nota diplomatik," katanya, Minggu (20/8/2017).

“Menlu RI sudah tiga kali komunikasi dengan Menlu Malayia dan minta mereka minta maaf. Mestinya Indonesia mengambil langkah konkret agar Malaysia menyadari kesalahannya dan minta maaf, bukan kita yang minta mereka minta maaf,” tandas ST.