TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar Rabu (23/8) malam menjaring pejabat eselon I dari Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub.

Informasi yang dihimpun, pejabat Kemenhub yang diciduk mengarah kepada Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) Kemenhub berinisial TB.

Jika dirunut dari inisial, maka yang diduga terjaring OTT KPK, yaitu TB yang baru dilantik sebagai Dirjen Perhubungan Laut pada 16 Mei 2016.

Hal itu diperkuat oleh ‎tim KPK yang mendatangi kantor Kemenhub RI di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 8, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (24/8/2017) dini hari.

Baca: Terjaring OTT, Dirjen Hubla Kemenhub Masih Diperiksa Intensif di KPK

Mereka didampingi petugas keamanan kementerian langsung menuju ruang kerja Direktur Jenderal Hubungan Laut (Dirjen Hubla), di lantai 4 Gedung Karsa Kemenhub.

Selanjutnya para petugas komisi anti-rasuah tersebut menyegel ruang kerja Dirjen Hubla dengan membentangkan pita garis KPK warna merah di depan pintu ruangan tersebut. Satu ruangan di samping ruang kerja diduga ruang sekretarisnya juga turut disegel.

Baca: Pejabat Kemenhub yang terjaring OTT KPK Diduga Dirjen Perhubungan Laut

"Tadi, mereka datang sekitar setengah jam cuma nyegel ruangan di lantai empat aja. Itu ruangan Pak Dirjen Hubla. Enggak ada barang yang dibawa, orang dari sini juga enggak ada yang dibawa sama mereka," ujar seorang petugas Kemenhub yang enggan disebutkan namanya di lokasi.

Setelah penyegelan tersebut, keempat petugas KPK langsung menuju mobilnya dan meninggalkan kantor Kemenhub.

‎Berdasar informasi, para pihak yang diamankan termasuk Dirjen Hubla ditangkap tim Satgas KPK saat sedang bertransaksi suap berhubungan dengan proyek tol laut

Dirjen Hubla sendiri diketahui sudah sejak siang hari meninggalkan kantor dan tidak kembali lagi ke kantor hingga dikabarkan terjaring OTT KPK.

Sementara itu, Kemenhub membenarkan adanya salah satu pejabat yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) pada Rabu (23/8/2017) malam.

"Menurut informasi yang beredar di media itu (OTT pejabat Kemenhub oleh KPK) benar," ujar Plt Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub, Hengki Angkasawan kepada Kompas.com, Kamis (24/8/2017).