TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membenarkan kalau di kementerian yang dipimpinnya baru saja digelar operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Tadi malam memang ada suatu OTT, untuk itu saya merasa prihatin," ungkap Budi Karya saat menggelar konferensi pers di Kementerian Perhubungan, Kamis (24/8/2017).

Budi Karya juga menyampaikan permintaan maaf terkait pegawainya yang tercokok oleh KPK.

Menhub juga menyatakan dukungannya atas tindakan KPK dalam melakukan pembersihan di kawasan Kementerian Perhubungan.

"Saya mengucapkan maaf sedalam-dalamnya kepada masyarakat. Kemenhub komitmen pada upaya pemerintah dalam rangka melakukan pembersihan dari kegiatan korupsi dan sebagainya, seperti yang telah kita lakukan pada tahun lalu. Oleh karenanya saya sampaikan maaf," papar Budi Karya.

Momentum ini pun disebutkan Budi sebagai ajang bagi Kementerian Perhubungan untuk terus menghindari korupsi di lingkungan kepemimpinannya.

"Harapannya ini menjadi momentum bagi kemenhub untuk melakukan pembersihan dan secara konsisten, sesuai program presiden ingin melakukan pembersihan dari korupsi," pungkas Kemenhub.

Pada konferensi pers tersebut Budi masih enggan menyebutkan nama ataupun detail kejadian OTT dengan dalih belum tahu mengenai kepastiannya.

Pegawai Kemenhub yang diduga terkena OTT KPK adalah Dirjen Perhubungan Laut, A Tonny Budiono, yang kini juga merangkap sebagai pelaksana tugas (PLT) dirjen Perkeretaapian.

Dugaan itu pun diperkuat dengan disegelnya ruang kerja Tonny Budiono di lantai 4 Gedung Karsa, Kementerian Perhubungan.