PKB Minta Pemerintah Dorong PBB Bentuk Tim Pencari Fakta Kasus Rohingya
"Kita minta PBB membuat fact finding, karena peristiwa ini sudah setahun lebih," ujar Muhaimin.
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta pemerintah mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk tim pencari fakta kasus kemanusiaan warga Rohingya di Myanmar.
Hal tersebut diutarakan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar saat mengunjungi Wihara Dharma Bhakti di Glodok, Jakarta Barat, Minggu (3/9/2017).
"Kita minta PBB membuat fact finding, karena peristiwa ini sudah setahun lebih," ujar Muhaimin.
Menurut Muhaimin banyak upaya telah dilakukan dalam setahun terakhir untuk mengatasi masalah kekerasan kemanusian terhadap warga Rohingya di Myanmar.
Baca: Amnesty International Desak Pemerintah Indonesia Aktif Selesaikan Kasus Rohingya
Hanya saja upaya tersebut gagal dan malah cenderung makin parah.
"Seminggu terakhir ini mengalami kekerasan puncaknya. Oleh karena itu, ini harus ditindak total. seluruh agama, tokoh-tokoh internasional dan nasional mendorong agar PBB buka fact finding," kata pria yang akrab disapa Cak Imin itu.
Selain itu menurut Muhaimin, PKB meminta kepada pemerintah untuk menekan Myanmar agar membuka akses bantua kepada warga Rohingya.
Baca: Bambang Soesatyo Sebut Friksi di KPK Berpotensi Munculkan Komisioner Bayangan
Menurutnya bantuan yang dikumpulkan warga indonesia baru bisa sampai apabila pemerintah Myanmar membuka akses.
"Banyak bantuan bisa diberikan baik berupa obat, makanan, dan pakaian. Tapi itu juga kalau dibuka aksesnya," pungkas Muhaimin.