Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

PKB Minta Pemerintah Dorong PBB Bentuk Tim Pencari Fakta Kasus Rohingya

"Kita minta PBB membuat fact finding, karena peristiwa ini sudah setahun lebih," ujar Muhaimin.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Ferdinand Waskita
zoom-in PKB Minta Pemerintah Dorong PBB Bentuk Tim Pencari Fakta Kasus Rohingya
Harian Warta Kota/Henry Lopulalan
KRISIS KEMANUSIAN DI MYANMAR - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar didampingi Anggota Dewan Syuro PKB Abdul Ghofur bersama para biksu sebelum melakukan dialog keagamaan, Vihara Dharma Bakti, Jakarta Utara,, Minggu (3/9). Dialog itu antara lain membahas permasalahan krisis etnis Rohingya di Myanmar agar tidak ada kessalahpahaman antar umat beragama. (Warta Kota/Henry Lopulalan) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta pemerintah mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk tim pencari fakta kasus kemanusiaan warga Rohingya di Myanmar.

Hal tersebut diutarakan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar saat mengunjungi Wihara Dharma Bhakti di Glodok, Jakarta B‎arat, Minggu (3/9/2017).

"Kita minta PBB membuat fact finding, karena peristiwa ini sudah setahun lebih," ujar Muhaimin.

Menurut Muhaimin banyak upaya telah dilakukan dalam setahun terakhir untuk mengatasi masalah kekerasan kemanusian terhadap warga Rohingya di Myanmar.

Baca: Amnesty International Desak Pemerintah Indonesia Aktif Selesaikan Kasus Rohingya

Hanya saja upaya tersebut gagal dan malah cenderung makin parah.

"Seminggu terakhir ini mengalami kekerasan puncaknya. Oleh karena itu, ini harus ditindak total. seluruh agama, tokoh-tokoh internasional dan nasional mendorong agar PBB buka fact finding," kata pria yang akrab disapa Cak Imin itu.

Berita Rekomendasi

Selain itu menurut Muhaimin, PKB meminta kepada pemerintah untuk menekan Myanmar agar membuka akses bantua kepada warga Rohingya.

Baca: Bambang Soesatyo Sebut Friksi di KPK Berpotensi Munculkan Komisioner Bayangan

Menurutnya bantuan yang dikumpulkan warga indonesia baru bisa sampai apabila pemerintah Myanmar membuka akses.

"Banyak bantuan bisa diberikan baik berupa obat, makanan, dan pakaian. Tapi itu juga kalau dibuka aksesnya," pungkas Muhaimin.‎

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas