Kritik Jokowi, Netizen ini Pertanyakan Sekolah 'Pemerintah' di Rakhine, Tapi Fakta Berkata Lain
Pernyataan Presiden Jokowi soal konflik Rohingya di Myanmar menjadi bulan-bulanan netizen ini.
Penulis: Rendy Sadikin
Dengan seperti ini sebetulnya sekali lagi, kita tidak perlu meminta dan mengiba pemerintah untuk kemudian peduli kepada tragedi kemanusiaan yg terjadi. Kita mampu. Kita bisa tanpa mereka.
Demikian status Azzam yang ditulis pada Senin (4/9/2017).
Berdasarkan penelusuran TRIBUNNEWS pada situs resmi PKPU di www.pkpu.org, PKPU resmi terdaftar sebagai Organisasi Sosial Nasional pada 29 Januari 2010.
Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri RI No. 08/Huk/2010, serta pada 8 Oktober 2010 terdaftar di UNI Eropa dengan nomor registrasi EuropeAid ID No. 2010-CSD-1203198618.
Setelah melakukan spin off pada awal tahun 2016, PKPU berfokus mengelola dana kemanusiaan, dan pada akhir tahun 2016 merubah nama menjadi PKPU Human Initiative.
PKPU sendiri merupakan salah satu badan yang tergabung dalam organisasi Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM).
AKIM diluncurkan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi.
AKIM adalah sebuah badan yang terdiri dari 11 organisasi kemasyarakatan untuk memberikan bantuan kemanusiaan ke Rakhine.
Salah seorang netizen pengguna akun Reza Eddo Permono menegaskan hal tersebut kepada netizen dengan akun Azzam terkait statusnya.
"Lho menurutku kalau koalisi 11 LSM (termasuk PKPU) yang tergabung dalam AKIM dengan pemerintah menyalurkan bantuan yo wajar saja diwakili pemerintah indonesia yang punya akses birokrasi dan diplomatik, tinggal diluaskan saja pandangannya bahwa apapun yang dilakukan itu dari Indonesia, kalo ada yang tidak ikhlas campur tangan pemerintah ya kirim bantuan dan temui para pengungsi sendiri dengan risiko keamanan ditanggung sendiri, kira-kira apa bisa? Tidak ada gunanya saling klaim, dukung saja pemimpinnya sudah membuka kebijakan pemerintah yang bagus, sinergikan dengan elemen yang ada. Itu menurut saya lebih baik," tutur akun Reza.
Terkait sekolah yang dibangun pemerintah di Rakhine State, Kompas.com pernah memberitakan dengan judul: Indonesia Bangun Dua Sekolah di Rhakine Myanmar yang dipublikasikan pada 22 Januari 2017.
Dilansir dari pemberitaan tersebut, Indonesia mendirikan dua sekolah di Negara Bagian Rhakine, Myanmar.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, pendirian sekolah merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam mendukung pembangunan inklusif di Myanmar.
Hal itu disampaikan Retno setelah acara peresmian dua sekolah dasar bantuan Indonesia di Rakhine State, Myanmar, Sabtu 21 Januari silam.
