TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Divisi Humas Mabes Polri mengingatkan kisah-kisah Etnis Rohingya di negara tetangga Myanmar adalah isu lama, yang terus berkembang dari tahun ke tahun.

Hal itu tak terlepas dengan sejarah kebangsaan di negara tetangga di Myanmar tersebut, dari rezim yg satu ke rezim berikutnya, sampai dengan Penguasa saat ini Aung San Suu Kyi.

"Peristiwa itu ada di negara tetangga dan itu menjadi otoritas dimana negara itu mempunyai konflik yaitu di Myanmar.  Tentunya kebijakan itu menjadi domain Myanmar yang harus bertanggung jawab untuk mengatasinya," tulis Kombes Pol Slamet Pribadi dalam keterangan tertulis Divisi Humas Mabes Polri, Rabu (6/9/2017).

Namun, kata Slamet, isu Rohingya merembet ke negara tetangganya, termasuk Indonesia.

Dikarenakan adanya etnis Rohingya yang eksodus menuju negara-negara tetangganya, termasuk Indonesia.

Baca: Aksi Bela Rohingya Batal, Candi Borobudur Tetap Ditutup Pada Jumat Besok

Ia menyebutkan eksodusnya para pengungsi tersebut menimbulkan simpati dunia, dari sisi kemanusiaan dan dari sisi agama, meskipun sebenarnya konfliknya tersebut bukan persoalan agama.

"Namun simpati warga Indonesia mengarah kepada soal kemanusiaan dan nasib sesama agama yang dipandang sebagai orang teraniaya teramat sangat.

"Reaksi di Indonesia sangat luar biasa, dari petinggi negara ini, bahkan Presiden Jokowi, serta dari publik yang muslim dan non muslim. Yang bersimpati terhadap pengungsi serta minta Negara Myanmar segera mengatasi persoalan ini," tulis Slamet.

Demo dukungan merebak dari seluruh penjuru Indonesia. Bahkan, kata Slamet, rasa dukungan itu sampai terjadi pelemparan bom molotov ke Kedubes Myanmar.

Dimana tempat itu mempunyai otoritas khusus sebagai sebuah negara yang berkedaulatan negara Myanmar.

Baca: Kisah Haru Perjuangan Mira Sembuhkan Tangannya yang Terlindas Truk Tronton Semen 24 Ton

Disisi lain, Slamet menuturkan adanya sudut pandang berbeda yang dipersepsikan sebagai penganiayaan terhadap agama tertentu, maka ekspresi simpatinya diwujudkan dalam bentuk adanya pengepungan terhadap Candi Borobudur yang selama ini dipersepsikan sebagai tempat ibadah umat tertentu.

"Padahal kita tahu bahwa Candi Borobudur masuk dalam keajaiban dunia," kata Slamet. 

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto menyampaikan, melalui perintah khusus Kapolri kepada jajaran, khususnya Polda Jawa Tengah, bahwa pengepungan itu dilarang keras.

Sebab, hal itu melanggar aturan, merusak situs sejarah dan khasanah nasional serta dunia.

Kemudian, kata Slamet, memindahkan persoalan negara lain ke negeri sendiri dengan cara-cara yang melanggar ketentraman umum dan undang-undang adalah sebuah jalan berpikir yang bertentangan dengan kehendak khalayak.

"Hal tersebut adalah tindakan berlebihan dan menguras energi, yang mestinya bisa disalurkan dengan cara-cara yang lebih positif dan beradab, misalnya mendoakan keselamatan para pengungsi Rohingya, mengirimkan bantuan kemanusiaan berupa kebutuhan hidup para pengungsi," kata Slamet.

Slamet menuturkan Indonesia adalah negara sangat terhormat didalam pergaulan internasional, dikenal sebagai bangsa yang ramah, pandai menyelesaikan persoalan internalnya secara baik, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakatnya bagus meskipun dengan beragamnya agama, suku dan budaya.

"Maka tidaklah perlu memindahkan persoalan negara tetangga kedalam pergaulan sosial di Indonesia, meski dengan alasan apapun, termasuk isu SARA. Masih ada cara lain yang lebih indah," kata Slamet.