TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengurus Besar Majelis Dzikir Hubbul Wathon (PB-MD Hubbul Wathon) mengapresiasi komunikasi antara pemerintah dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terkait Perpres Peningkatan Pendidikan Karakter (PPK) peserta didik.

"Secara kelembagaan, Hubbul Wathon mengapresiasi pemerintah dan PBNU terkait PPK," kata Sekretaris Jenderal MD Hubbul Wathon, Hery Haryanto Azumi, saat dihubungi, Selasa (5/9/2017).

Hery menilai Perpres Peningkatan Pendidikan Karakter (PPK) sebagai solusi yang tepat terkait masalah pendidikan di Indonesia saat ini. Dirinya meyakini, PPK tidak akan mengesampingkan madrasah diniyah.

"PPK membuat madrasah diniyah mempunyai nilai tawar lebih ketimbang sekolah umum," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengundang Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj ke Istana Negara untuk membahas Perpres Peningkatan Pendidikan Karakter.

Meskipun belum ada keterangan resmi yang dikeluarkan PBNU terkait Perpres tersebut, sudah muncul kabar bahwa PBNU sepakat terkait Perpres PPK karena hal tersebut diyakini bisa mengakomodir antara pendidikan formal dan madrasah diniyah.

"Dengan begitu, akan ada pengakuan yang serius terhadap madrasah diniyah. Dan, alhamdulillah harapan kami terwujud," katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB-PMII) 2005-2008 tersebut menanggapi isu Full Day Scholl (FDS) yang terus menjadi komoditas dikalangan masyarakat.

Dirinya juga berharap ada komunikasi langsung antara pemerintah dan PBNU.

"Agar tidak berkembang liar dan tidak produktif, sebaiknya presiden segera mengundang para stakeholder pendidikan karakter agar dapat menyerap aspirasi secara langsung. Jika salah menangani gejolak dan kontroversi ini, dikhawatirkan kaum Nahdliyin merasa ditinggalkan oleh pemerintah," kata Hery pada Minggu (13/8/2017).

Hery juga mengapresiasi kegigihan Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siradj dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Ma’ruf Amin yang terus memperjuangkan keberlangsungan madrasah diniyah. Sehingga terjadi dialog yang konstruktif dan membangun dengan pemerintah sebagai pengambil kebijakan.

"Ke depan banyak permasalahan bangsa yang dapat diselesaikan dengan kegigihan dan dialog dengan semangat mencari jalan keluar," kata Hery.