Kementerian Ketenagakerjaan terus mengkaji rencana pedirian Politeknik Ketenagakerjaan yang diharapkan dapat mempercepat penyediaan tenaga kerja terampil.

Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Hery Sudarmanto, Politeknik Ketenagakerjaan dibangun untuk meningkatkan kompetensi, praktek, attitude calon pekerja, serta menghilangkan missmatch antara pendidikan dan dunia kerja.

"Lulusan Politeknik Ketenagakerjaan diharapkan langsung diterima karena jurusan yang dibuka sesuai dengan kebutuhan dunia industri, dengan tenaga pengajar dari para pemangku kepentingan,” kata Hery saat mendampingi tim dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara saat mensurvei persiapan pendirian Politeknik Ketenagakerjaan di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Bekasi, Rabu (6/9/2017).

Saat ini tim dari Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara tengah mempersiapkan pendirian lembaga tersebut.

Ada beberapa balai latihan milik Kemnaker yang sedang disurvei kelayakannya untuk dijadikan kampus tersebut.

Ada tiga jurusan yang disiapkan, yakni Relasi Industri, Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) dan Manajemen Sistem Sumber Daya Manusia.

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Rini Widyantini menyatakan, pihaknya menyambut baik rencana tersebut.

Dia mengingatkan dalam pendirian sebuah lembaga pendidikan hendaknya memperhatikan dua hal, yakni kebutuhan masyarakat dan persiapan sarana-prasarana.

"Harus menghasilkan sumber daya yang dibutuhkan pasar. Untuk itu, program studi yang dibuka harus benar-benar mengacu pada kebutuhan pasar kerja serta dengan fasilitas yang memadai,” kata Rini.

Agar memberikan pola belajar mengajar yang berkualitas, Rini juga menyarankan agar Kementerian Ketenagakerjaan mencontoh perguruan tinggi yang jauh lebih baik. Mencontoh dalam arti melakukan studi tiru dan menyempurnakan. (*)