TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengakui masalah garam ini sudah bertahun-tahun terbengkalai. Kini pemerintah kabinet kerja sedang berusaha membereskan masalah ini.

Langkah nyatanya, pemerintah dalam dua tahun mentargetkn tidak akan ada impor garam lagi. Hal yang perlu dilakukan kata Luhut adalah mengatur pasokan garam konsumsi dan industri.

"Kita lihat dalam dua tahun ke depan kita tidak perlu impor lagi. Garam konsumsi kita berlebihan, pengelolaannya tidak efisien," ujar Luhut di kantor bidang Kemaritiman, Jakarta, Rabu (13/9/2017).

Sekarang Kemenko Kemaritiman sedang membangun sebuah sistem agar kelangkaan garam tidak terjadi lagi. Salah satu caranya membuat koperasi untuk gara.

"Rakyat yang kerjakan, airnya disiapkan pemerintah. Saya sudah lapor bertahap ke Presiden bahwa ini akan dilakukan," ungkap Luhut.

Mantan Menkopolhukam akan melihat progresnya di sentra-sentra produksi garam seperti Madura, NTT, Rantepao, dan Jeneponto. "Jadi saya pikir dengan begini semua bisa berjalan," jelasnya.

Menurut Luhut lahan yang sedang dikembangkan jadi ladang baru itu ada di Nusa Tenggara Timur. Luasnya sebesar 400 ha akan dikerjakan PT Garam dan sudah mulai produksi.

"Lalu ada sisa 225 ha akan dikembangkan PT Garam.," kata Luhut.