TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Data Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkap hanya 25.358 peserta dari 30.715 total pelamar Mahkamah Agung (MA) dinyatakan lolos administrasi dan berhak melanjutkan tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan sistem Computer Assisted Test (CAT BKN).

Menurut Kepala Biro Humas BKN, Mohammad Ridwan, SKD Calon Hakim MA tersebut telah mulai digelar sejak hari ini, Senin (18/9/2017)-Jumat (22/9/2017) mendatang.

"Data BKN memperlihatkan terdapat 30 titik lokasi pesebaran pelaksanaan SKD Calon Hakim MA, yakni di Kantor Pusat BKN Jakarta, seluruh Kantor Regional BKN, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKN dan secara mandiri bekerjasama dengan Pemerintah Daerah setempat," ujar Ridwan kepada Tribunnews.com, Senin (18/9/2017).

Baca: Golkar Sepakat Kerjasama dengan KPK Soal Peningkatan Integritas Parpol

Pada hari pertama pelaksanaan SKD, imbuhnya, Kepala BKN, Bima Hari Wibisana bersama Ketua MA Muhammad Hatta Ali meninjau proses SKD yang berlangsung di Kantor Pusat BKN Jakarta.

"Pada kesempatan itu Ketua MA menyampaikan puas dengan transparansi yang melekat pada sistem CAT BKN sebab dengan sistem CAT BKN hasil SKD masing-masing peserta langsung dapat dilihat dan dipantau, begitu transparan dan hasil dapat diketahui real time, sehingga dapat dipastikan SKD CAT berjalan tanpa kecurangan," jelas Ridwan.

Sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN RB) Asman Abnur juga memberikan apresiasi kepada BKN yang telah memfasilitasi pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (CAT) menggunakan Computer Assisted Test (CAT) sehingga secara umum pelaksanaan seleksi tahap kedua rekrutmen periode I CPNS Kementerian Hukum dan HAM formasi S1 pada tahun 2017 ini berjalan lancar.

Baca: Prabowo: Semua Perubahan Datang dari Kaum Intelektual

Menteri PAN RB menambahkan rangkaian seleksi rekrutmen CPNS pada tahun 2017 ini telah dikondisikan sedemikian rupa agar berjalan fair dan transparan.

"Tidak ada lagi yang dapat membantu pengurusan dan meloloskan peserta ujian. Semua merupakan hasil kerja keras peserta sendiri. Seleksi pada tahapan demi tahapan sangat ketat. Itu semua karena Pemerintah ingin mendapatkan ASN yang berkualitas," ujarnya.