Hendardi: Isu Kebangkitan PKI Adalah Cara untuk Memecah Belah Warga
Gerakan tersebut, kata Hendardi, ditujukan untuk tujuan politik dan menciptakan instabilitas politik dan keamanan.
Editor: Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aparat kepolisian berhasil mencegah kekerasan massa yang digerakkan oleh hoax tentang adanya kegiatan yang bermuatan menyebarkan komunisme di kantor YLBHI pada Minggu (17/9/2017).
Ketua SETARA Institute Hendardi meminta Polri menyadari tindakan persekusi atas kelompok masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan ilmiah dan mempromosikan pengungkapan kebenaran dan keadilan atas kejahatan kemanusiaan pada 1965, merupakan gerakan by design.
Gerakan tersebut, kata Hendardi, ditujukan untuk tujuan politik dan menciptakan instabilitas politik dan keamanan.
Baca: KPK Geledah Rumah Dinas dan Ruang Kerja Wali Kota Batu Eddy Rumpoko
"Secara de jure paham komunisme telah dilarang berkembang dan secara de facto gerakan ini tidaklah nyata. Dengan demikian, kebangkitan PKI adalah illusi tetapi terus dikapitalisasi sebagai alat politik penundukkan," kata Hendardi melalui pesan singkat, Senin (18/9/2017).
Pada peristiwa yang terjadi di YLBHI, kata Hendardi, tampak jelas bahwa kelompok penyerang adalah organ-organ intoleran yang selama ini menebar teror atas ketertiban dan bekerja atas desain aktor lain yang mengendalikannya.
Baca: Propaganda Hoax untuk Serbu Gedung LBH Sudah Viral Sejak Jumat
"Masyarakat mesti sadar dan memahami bahwa isu kebangkitan PKI adalah cara untuk memecah belah warga dan hanya menguntungkan pihak-pihak yang menggerakkannya," kata Hendardi.
Hendardi mengatakan aparat kepolisian tidak boleh berhenti hanya mengamankan beberapa aktor lapangan saja atas peristiwa penyerangan kantor YLBHI. Tetapi harus mencari aktor intelektual di balik peristiwa itu.
Baca: Kapolda Metro Jaya Tegaskan Kabar Diskusi PKI di LBH Hoax
"Indikasi keterlibatan individu dan organisasi jelas bisa ditelusuri dari hoax-hoax yang selama ini diproduksi dan disebarluaskan, yang pada intinya bertujuan melemahkan kepemimpinan Jokowi," kata Hendardi.
Ia meminta Polri juga tidak boleh lagi berkompromi pada kelompok yang mengklaim anti-PKI yang melakukan banyak praktik persekusi dalam 3 tahun terakhir.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.