TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, wacana pembubaran Kodim dan Koramil yang pernah disampaikan oleh Gubernur Lemhanas Letjen Agus Widjojo, tidak produktif.

"Saya secara tegas menolak wacana pembubaran Kodim dan Korem. Dilihat dari sisi manapun, munculnya wacana tersebut sangat tak produktif bagi kondisi negara kita saat ini," kata Fahri lewat pesan singkat yang diterima, Selasa (19/9/2017).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menjelaskan, di tengah menguatnya agenda pemerintah dalam mengatasi ideologi radikal, wacana pembubaran Kodim dan Korem tentunya sangat tidak relevan.

"Bahkan kontradiktif. Dengan agenda pemerintah saat ini, seharusnya peran satuan territorial seperti Kodim dan Korem sebagai instrumen pertahanan yang sudah ada, harus diperkuat kapasitasnya. Bukan justru diperlemah apalagi dibubarkan. Sehingga saya melihat wacana tersebut sangat tidak produktif," kata Fadli.

Selanjutnya, Fadli mengatakan, Kodim dan Korem serta satuan tugas wilayah, memiliki peran strategis dalam melakukan pembinaan teritorial di daerah.

"Tak hanya secara historis, tapi juga saat ini peran tersebut pun masih berjalan efektif. Dari berbagai insiden bersenjata di banyak daerah, bisa kita lihat bahwa peran Kodim dan Korem sangat efektif dalam deteksi dini terhadap gerakan bersenjata yang mengancam keutuhan NKRI," katanya.

Fadli menambahkan, struktur pemerintah daerah untuk mengatasi dinamika seperti itu, sebagaimana yang pernah diwacanakan Gubernur Lemhanas, tentu belum bisa menggantikan peran Kodim dan Korem.

"Sebab itu, saya melihat wacana pembubaran Kodim dan Korem, jika diterapkan, hanya akan mempermudah bagi kelompok pengganggu NKRI, untuk menyusup ke desa-desa. Hal ini tentunya sangat berbahaya bagi pertahanan dan keutuhan NKRI," katanya.

Dirinya juga mengaku heran kenapa wacana pembubaran Kodim dan Korem kerap muncul setiap menjelang momen 30 September.

"Seperti ada reproduksi wacana tersebut. Padahal saya mencatat, dalam berbagai kesempatan di tahun 2016, Presiden Joko Widodo sudah secara tegas menyampaikan tidak akan membubarkan Kodim, Korem, dan satuan tugas wilayah di daerah," kata Fadli.

Baca: Kantongi Rp 1,8 Miliar, Penipu Iming-imingi 51 Guru Honorer Jadi CPNS

Sebelumnya, wacana pembubaran satuan teritorial pertama kali diungkapkan mantan Kepala Staf Teritorial TNI Letjen (Purn) yang saat ini menjabat Gubernur Lemhanas Agus Widjojo.

"Kodim dan Koramil tidak memiliki fungsi pertahanan di daerah. Kerja mereka tidak ada. Semua tanggung jawab teritorial lebih baik diserahkan kepada pemerintah daerah setempat," kata Agus dalam diskusi reformasi TNI di Jakarta.

Penghapusan itu, sebut Agus, sejalan dengan reformasi TNI untuk tidak lagi terlibat dalam politik dengan memusatkan perhatian pada peran pertahanan nasional dan tak lagi terlibat dalam masalah keamanan dalam negeri.