TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengenai adanya institusi non militer yang memesan 5000 senjata tanpa sepengetahuan TNI merupakan ktitik terhadap pengadaan Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista).

"Mungkin kritik kepada metode belanja alutsista kita yang harus betul hati-hati sebab bisa juga disitu terjadi penyimpangan dan kebocoran yang merugikan kita semua‎," ujar Fahri di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (25/9/2017).

Menurut Fahri pernyataan keras Panglima TNI tersebut harus dibahas serius oleh pemerintah.

Pernyataan panglima jangan dianggap selesai dengan klarifikasi Menkopolhukam begitu saja.

"Harus dibahas dan dikaji. Saya kira menganggap ini warning di dalam tubuh pemerintah kita entah itu oleh panglima sebagai lembaga yang paling banyak menggunakan persenjataan, terutama persenjataan-persenjataan berat itu sebagai dinamika korektif didalam tubuh pemerintahan. Supaya seperti ini tidak boleh terjadi di masa yang akan datang," katanya.

Oleh karenanya, politisi PKS tersebut berharap ada investigasi mengenai pernyataan panglima TNI itu. Dengan investigasi maka ada kesimpulan yang komprehensif.

Baca: Hati-hati Operasi Intelijen Asing Adu Domba Panglima TNI, Kepala BIN, Kapolri

Sebelumnya Pernyataan Panglima soal adanya pengadaan 5000 pucuk senjata di luar militer direspon oleh pemerintah.

Menkopolhukam Wiranto meluruskan pernyataan panglima tersebut.

Menurutnya pengadaan senjata bukan 5000 pucuk melainkan 500 untuk Sekolah Intelijen BIN.

Senjata menurut Wiranto merupakan buatan Pindad dan bukan standar militer sehingga tidak memerlukan Izin TNI, melainkan cukup Polri saja.